radartasik.com - Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode, ditolak keras s ejumlah aktivis 98 Universitas Padjadjaran (Unpad).
Koordinator Aktivis 98 Unpad, Eko Arif Nugroho mengatakan, Pemilu merupakan sarana mutlak dalam sistem demokrasi.
Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mutlak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Menurutnya, saat ini terdapat kelompok-kelompok yang berupaya melakukan penundaan Pemilu dan merusak proses demokrasi yang telah dibangun selama ini di Indonesia.
Bahkan, Eko menyebut para elit politik yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 sebagai 'Begal Demokrasi'.
“Hari ini tiba-tiba kami mendengar dengan lantang orang ingin memundurkan pemilu, secara regulasi sudah disepakati bersama itu menjadi amanah reformasi,” ucap Eko saat menghadiri konsolidasi Aktivis 98 Unpad dengan tema “Begal Demokrasi” di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis 24 Maret 2022.
Selain itu, lanjut Eko, kepatuhan pada ketentuan konstitusi ini, merupakan salah satu perwujudan aspirasi reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa, termasuk Aktivis Mahasiswa Unpad pada tahun 1998.
“Kami sebagai bagian yang pernah memperjuangkan ini semua merasa bahwa ini harus dilawan, harus kita cegah ini, tidak boleh ini terjadi,” ujar Eko.