radartasik.com, Ratusan aparatur sipil negara (ASN) guru bersertifikasi menggeruduk Gedung DPRD Kota Banjar. Mereka meminta kejelasan terkait dihapusnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan daerah (tunda).
Para guru mengaku keberatan dengan dihapusnya TPP
oleh Pemkot Banjar. Mereka menganggap penghapusan itu tidak adil
lantaran penghapusan TPP hanya dibebankan kepada kalangan guru
bersertifikasi saja.
Ia
meminta wali kota mengembalikan lagi tunda yang selama ini ia dapatkan
bersama guru-guru ASN bersertifikasi lainnya.
“Tolong dikaji kembali
kebijakan penghapusan TPP tersebut. Kalau alasannya karena defisit
anggaran, kenapa hanya kami (guru sertifikasi) saja yang jadi korban,”
kata dia.
Senada, Toto Santoso, guru ASN bersertifikasi di
Kecamatan Langensari juga mendesak Pemkot Banjar berkeadilan.
“Jika
memang harus dihapus, jangan hanya guru tapi seluruh ASN dong, karena
pada hakikatnya kita semua sama-sama anak pegawai negeri yang ada di
daerah,” tegasnya.
Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi
menyempatkan diri untuk menemui para guru sebelum gelaran paripurna
dimulai.
“Kami tentu akan fasilitasi apa yang menjadi aspirasi para
guru, tapi karena saat ini kegiatannya padat maka kita jadwal ulang ya,”
ujarnya. Dadang mengimbau para guru berkoordinasi lagi terkait waktu
pembahasan TPP dengan DPRD Kota Banjar.
Sebelum
meninggalkan Gedung DPRD, para guru nampak berkumpul di halaman ruang
sidang paripurna untuk menunggu kedatangan wali kota Banjar. Sambil
bernyanyi, mereka membawakan lirik tentang ingkarnya janji pemerintah
atas kesejahteraan guru yang diberikan melalui TPP.
“Kau
yang berjanji kau yang mengingkari,” demikian salah satu penggalan bait
yang mengiringi kedatangan Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih. Wali
kota hanya tampak tersenyum sambil memberikan salam kemudian berlalu
menuju ruang sidang paripurna DPRD Kota Banjar. (cep)