Penundaan Musda Bisa Terjadi, Jika Faktanya Ditemukan Ada Permasalahan

radartasik.com, RADAR TASIK — Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Tasikmalaya akan mencoba memanggil panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committe (OC) Musyawarah Daerah (Musda) ke-XV KNPI soal munculnya keberatan dan permintaan penundaan musda dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS).

Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH mengatakan, soal tahapan dan mekanisme, pelaksanaan penjaringan hingga kepesertaan di Musda KNPI memang sudah disepakati di Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) KNPI lalu.

“Tentu SC dan OC mempunyai komitmen terhadap itu, kesepakatan bersama baik dengan PK dan OKP semuanya diundang waktu itu. Baik dalam menentukan jadwal musda dan kepesertaan, dan itu harus menjadi komitmen bersama,” ungkap Demi kepada Radar, Selasa (15/3/2022).

Menurut dia, jika sekarang muncul ke permukaan keberatan dengan alasannya belum ada penertiban dalam kepesertaan peserta musda dari PK ini seharunya tidak terjadi, karena kepantiaan musda seharusnya menyosialisasikannya kembali.

“Jadi harus maksimal, intinya keberatan menjadi haknya tim atau bakal calon kandidat dari OKP atau AMS. Kita berterima kasih dan ini menjadi masukan bagi MPI, kalau memang ada hal seperti itu, maka harus diperbaiki,” terang dia.

Dia menambahkan, MPI akan mencoba memanggil panitia SC dan OC untuk meminta penjelasannya, terkait munculnya keberatan tersebut dari bakal calon dan OKP AMS. Pada intinya tinggal komunikasi saja. “Kita pula ingatkan SC dan OC agar memaksimalkan sosialisasinya kepada bakal calon, kedua harus respons, ketika muncul keberatan dan jalin komunikasi baik,” paparnya.

Dia menyebutkan, ketika ada hal-hal yang belum selesai atau muncul dugaan dan anggapan ada SK kepengurusan PK-nya ditanda angani siapa. “Seharusnya diselesaikan, mengikuti aturan dan ada acuannya, kalau SK itu rekomendasi PK atau OKP, jadi KNPI ini kan lembaga institusi, maka harus tertib,” ungkap dia.

Pada intinya, tambah dia, bisa dikomunikasikan lebih lanjut ketika ada hal-hal yang krusial dan urgensi maka dibicarakan dengan baik solusinya. “Ketika faktanya ada permasalahan, mau tidak mau ada penundaan. Kami berharap, mudah-mudahan jangan terjadi,” tambah dia.

Ketua PK KNPI Bantarkalong Reza mengungkapkan soal permintaan penundaan musda dan adanya keberatan dari AMS dan kandidatnya, itu menjadi hal biasa di wilayah kontestasi. “Tetapi bagi saya tahapan-tahapan pelaksanaan musda sudah sesuai dengan diawali rapimda. Semua sudah dibicarakan dan ditentukan tentang jadwal musda, peserta juga peninjau termasuk rekomendasi untuk setiap calon ketua,” ungkap dia.

Menurutnya, dalam rapimda kemarin jadwal musda sudah sepakat di bulan Maret. Seharusnya kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan jelas itu disampaikan di rapimda, bukan saat ini.

Ketua PK KNPI Singaparna Zamzam J Maarif mengatakan, soal permintaan dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS) dan kemudian ada kandidatnya yang tidak jadi mendaftarkan diri, kemudian ada permintaan untuk penundaan musda, itu bisa saja terjadi.

“Bisa, jika ada kendala yang sangat berat. Namun sejauh ini jika melihat dari alur pelaksanaan musda, saya kira itu belum saatnya untuk ditunda,” ungkap Zamzam.

Dia menambahkan, jika ada keberataan atau lainnya, bisa dikomunikasikan dengan baik. Mengenai keberatan itu hanya tinggal diselesaikan saja dengan pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Bakal Calon Ketua DPD KNPI Haryadi Ahmad Satari mengungkapkan untuk kaitan keberatan soal pelaksanaan musda itu ranahnya di panitia Musda KNPI Kabupaten Tasikmalaya. “Menjadi ranah panitia SC dan OC serta OKP dan PK yang menjawab,” ungkap dia.

Bakal Calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya Haerudin Kalyubi mengungkapkan, pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan musda merupakan kewenangan dari panitia, baik OC maupun SC.

Terkait dengan tuntutan dari beberapa teman-teman OKP maupun PK itu bagian dari sebuah dinamika yang harus disikapi bijak, dan yang berhak menjawab itu adalah panitia musda ataupun DPD KNPI.