radartasik.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta doa alim ulama di Sulawesi Selatan agar Indonesia segera keluar dari pandemi Covid-19 yang kini memasuki siklus ketiga.
Airlangga mengatakan, jika saat ini kasus aktif di Sulsel sekitar 10 ribu.
Jumlah ini turun jauh dibandingkan dengan jumlah kasus delta sebelumnya. Ini juga menunjukkan jika pandemi sudah mulai turun jauh dari puncaknya.
“Alhamdulillah semua berkat kerja penanganan Covid dan berkat dukungan serta doa para kiai dan ulama semua,” kata Airlangga dalam Forum Silaturahmi Ulama dan UMKM Pondok Pesantren di Hotel Claro, Makassar, Sabtu, (12/03/22).
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengakui peran kiai dan ulama sangat besar sehingga masyarakat di Sulsel saat ini sudah disuntik vaksin dosis pertama 85 persen, dan dosis keduanya sudah mencapai 79 persen dari target sebesar 70 persen.
“Peran kiai ini sentral dalam vaksinasi, karena jika kiai bilang vaksinnya halal maka masyarakat ikut untuk divaksinasi. Penanganan Covid di Sulsel ini sudah baik dan masyarakat terlihat sudah mulai beraktivitas sehingga perekonomian sudah mulai bergerak," kata Airlangga.
Airlangga juga menggarisbawahi peran ulama yang sangat sentral dalam terciptanya kerukunan umat beragama.
Ia juga menegaskan, jika negara juga hadir dan berkewajiban dalam menciptakan kerukunan umat beragama secara berdampingan dengan ulama.
Sebagai menteri pembantu presiden, Airlangga merasa terpanggil untuk melakukan silaturahmi dengan para ulama termasuk mendorong kegiatan perekonomian keumatan.
Salah satunya adalah mendorong ekonomi keumatan yang diwujudkan dalam kebijakan ekonomi syariah.
"Pemerintah telah menggabungkan bank BUMN berbasis syariah untuk menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini menjadi engine ekonomi umat yang besar dan tentu diharapkan mendorong ekonomi UKM dan ekonomi keumatan,” tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
Airlangga yang hadir bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kesiapannya mendorong dan mendukung terbentuknya kawasan industri berbasis syariah.
"Pemerintah juga mendorong dan mendukung, berdasarkan UU Cipta Kerja, agar UMKM yang bergerak di bidang pangan agar diberikan sertifikasi gratis,” ungkap Airlangga.
Pemerintah, menurut Airlangga, hadir untuk memberikan biaya sertifikasi halal dan seluruhnya melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pemerintah juga melibatkan ormas-ormas Islam untuk melakukan pendampingan agar UMKM dapat mudah mendapatkan sertifikasi halal.
“Itulah komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi keumatan,” tegas Airlangga.
Kategori :