Kurikulum Merdeka Memuat Kearifan Lokal

radartasik.com, RADAR TASIK - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara. Pertemuan ini dipimpin Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang.

Dalam pertemuan ini, Nadien Makarim meminta dukungan para kepala daerah untuk menyukseskan berbagai program Kemendikbudristek. Menteri Nadiem mengatakan, melalui Program Merdeka Belajar, Kemendikbudristek ingin mewujudkan visi Presiden Jokowi.

Yaitu, mencapai sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Baca Juga: Pernyataan Terbaru Mas Nadiem soal Seleksi PPPK Guru 2022, Sentil Anggaran Gaji, Penting “Ini saatnya untuk kami (pemerintah pusat dan daerah) bergerak bersama mewujudkan visi presiden. Salah satunya, melalui Program Merdeka Belajar,” terang Menteri Nadiem saat kunjungan kerja ke Kaltara, Rabu (9/3/2022).

Beberapa kebijakan yang disampaikan Nadiem pada pertemuan ini adalah penghapusan ujian nasional yang diganti dengan asesmen nasional, pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan Kurikulum Merdeka.

Terkait Kurikulum Merdeka, Menteri Nadiem mengatakan, satuan pendidikan diberi kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih

Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini, lanjut dia, lebih fleksibel. Ada kearifan lokalnya, bisa berkolaborasi dengan vokasi dan konservasi.

”Bahkan, kelebihan dari sumber daya alam yang ada di Kaltara ini juga bisa dijadikan topik yang menarik dalam menerapkan kurikulum di sekolah,” kata Menteri Nadiem. Di samping itu, lanjut dia, penyederhanaan kurikulum darurat ini efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss).

Sekolah-sekolah yang pindah ke kurikulum darurat, kemudian Sekolah Penggerak yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka, learning loss-nya berkurang hingga 50 persen. Selanjutnya, kata Nadiem, terkait pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (ASN PPPK) merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi. ASN PPPK ini adalah salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer.

”Untuk itu, pusat dan daerah harus saling mendukung dalam menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru secara maksimal,” ujar Menteri Nadiem. Menanggapi hal ini, Gubernur Zainal mengapresiasi terobosan kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Zainal mengatakan, pimpinan daerah di Kaltara beserta jajarannya akan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar di daerahnya.

“Untuk mendukung visi presiden, kami bersama seluruh kepala dinas pendidikan di Kaltara akan melaksanakan apa yang telah disampaikan Mendikbudristek. Kami yakin dengan Merdeka Belajar pendidikan di Kaltara jauh lebih baik lagi,” kata Gubernur Zainal. (esy/jpnn)