Radartasik.com, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaksanakan survei soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hasilnya, mayoritas masyarakat justru menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
Survei LSI diadakan pada akhir Februari dengan sampel 1.197 responden. Menggunakan metode simple random sampling. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dengan margin of error kurang lebih 2,89 persen.
Survei yang dilakukan LSI membagi pendapat publik dalam tiga hal. Yakni, penundaan pemilu dengan alasan pandemi Covid-19 belum berakhir, penundaan pemilu karena ekonomi terpuruk, dan penundaan untuk melanjutkan agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Dari tiga hal tersebut, hasil survei menunjukkan penolakan yang sangat dominan di masyarakat. Angka penolakan dari ketiganya ada di kisaran 68‒71 persen. Sedangkan yang setuju hanya berkisar 20‒24 persen.
Direktur LSI Djayadi Hanan mengatakan, pengetahuan publik terhadap isu penundaan pemilu belum merata. Pihaknya mencatat yang tahu hanya di kisaran 50 persen.
Meski demikian, dua kelompok itu sudah memiliki pendapat. Yakni, menolak wacana perpanjangan. Bahkan, jika dikomparasikan, di kelompok yang tahu isu penundaan pemilu, angka penolakannya lebih tinggi. Yakni, 74‒75 persen. Berbanding 62‒67 persen di kelompok yang tidak tahu itu.
”Artinya, kalau isu ini makin disebarkan, tingkat penolakan cenderung tinggi,” ujarnya, Kamis (3/3/2022).
Djayadi menambahkan, penolakan terhadap wacana perpanjangan terjadi secara merata di berbagai segmen demografi. Baik dari segi desa-kota, strata pendidikan, latar belakang pekerjaan, gender, pilihan partai politik, maupun sebaran wilayah.
Tercatat hanya pendukung PSI dan Nasdem yang angka persetujuan terhadap wacana itu di atas 50 persen. Kemudian, dari segi wilayah, persetujuan hanya datang dari Maluku dan Papua.
Bahkan, mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo juga menolak wacana perpanjangan. Angka penolakan di kisaran 59‒62 persen. Sebanyak 52,4 persen eks pendukung Jokowi-Ma'ruf juga menolaknya.
”Jadi, masyarakat yang puas pun tetap memilih agar (Jokowi-Ma'ruf, Red) menyelesaikan masa jabatannya pada 2024,” tuturnya.
Dengan data tersebut, Djayadi menilai wacana perpanjangan masa jabatan harus dihentikan. Dan, diskursus publik bisa difokuskan pada persiapan Pemilu 2024 yang waktunya sudah diputuskan pada 14 Februari.
Sikap PDIP Tetap Menolak Penundaan Pemilu
Kategori :