radartasik.com, RADAR TASIK — Gedung-gedung pemerintahan dinilai belum menerapkan proteksi kebakaran yang layak. Hal ini dinilai perlu menjadi evaluasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Seperti halnya di Sekretariat DPRD yang disidak tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Rabu (16/2/2022). Petugas memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan proteksi kebakaran.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tasikmalaya H Ucu Anwar Surahman mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan yang jadi rekomendasi perbaikan. Di antaranya adalah adanya APAR yang kondisinya kosong. “Seharusnya setelah habis secepatnya diisi ulang,” ungkapnya.
Selain itu, dia pun tidak menemukan ada hydrant untuk percepatan pemadaman ketika terjadi kebakaran. Catatan-catatan itu akan menjadi rekomendasi untuk perbaikan Setwan. “Ini juga jadi edukasi terkait sistem proteksi kebakaran agar lebih memadai,” ucapnya.Selain Setwan, sebelumnya BPBD juga melakukan inspeksi ke beberapa kantor pemerintahan di Kompleks Bale Kota. Hasilnya pun sama, ada beberapa catatan yang harus menjadi evaluasi bagi pemerintah. “Apalagi gedung pemerintah punya resistensi, di mana kerap ada unjuk rasa sehingga rawan,” ucapnya.
Inspeksi itu bukan hanya akan dilakukan di gedung-gedung pemerintah. BPBD akan melakukan upaya serupa ke perhotelan, rumah sakit dan gedung-gedung lain.
Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya Rojab Riswan Taufik menilai inspeksi dari BPBD merupakan dorongan agar pengamanan di Gedung DPRD lebih baik lagi. Tentunya jadi bahan evaluasi dan pengingat untuk pihaknya. “Kami berterima kasih sudah mengingatkan supaya pengamanan lebih baik,” ucapnya.
Untuk APAR yang kosong pihaknya sudah memproses agar segera diisi ulang. Namun untuk pembuatan hydran tentunya perlu perencanaan terlebih dahulu. “Untuk hydran juga jadi masukan untuk perencanaan ke depannya,” pungkasnya. (rga)