radartasik.com, RADAR TASIK - Peningkatan kasus omicron yang berlangsung cepat dalam beberapa waktu ini menjadi tantangan baru bagi perekonomian global, nasional, maupun Jawa Barat. Meski demikian, momentum optimisme perekonomian perlu dijaga, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan signifikan dalam aktivitas dan optimisme terhadap perekonomian.
Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya memperkuat semangat kolaborasi dan sinergi untuk terus menjaga stabilitas laju inflasi dan mendukung percepatan digitalisasi ekonomi guna membangun daya saing Jawa Barat, pada Rabu (16/2/2022) Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan tema Forum Koordinatif Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Program TPID dan TP2DD Se-Jawa Barat Tahun 2022.
Acara secara resmi dibuka dengan penyampaian arahan Gubernur Jawa Barat yang dibacakan oleh Sekretariat Daerah Jawa Barat yang juga selaku ketua harian TPID dan TP2DD Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, yang sebelumnya didahului dengan sambutan dari Herawanto Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
“Tak dapat dipungkiri lagi, transformasi digital menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan masif, termasuk diantaranya dalam upaya pengendalian inflasi,” kata Herawanto.
Digitalisasi mampu menerobos sekat jarak dan waktu secara lebih efektif; meningkatkan interkonektivitas antarpenduduk dan antarbisnis sehingga mampu menciptakan efisiensi ekonomi karena rantai distribusi barang dan jasa semakin pendek.
“Efisiensi ekonomi inilah yang menjadi kunci daya saing bisnis untuk berkompetisi, sehingga terbentuk harga yang paling efisien dan menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Efisiensi ekonomi dalam pembentukan harga merupakan filosofi dasar pengendalian inflasi yang menjadi basis strategi yang dikenal saat ini sebagai 4K, yaitu keterjangkauan harga (terbentuknya harga yang paling efisien, memperhatikan kesejahteraan produsen dan konsumen); ketersediaan pasokan (keamanan produksi pangan strategis); kelancaran distribusi (efisiensi distribusi yang menghubungkan sisi supply dan demand); di samping komunikasi efektif (pasar yang tidak distortif karena terganggunya informasi harga dan pasokan, kebijakan dan komunikasi publik untuk mengendalikan ekspektasi).
Kebuntuan (deadlock) yang sempat terjadi di awal pandemi dalam mempertemukan sisi supply dan demand akhirnya dapat terselesaikan. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi mempunyai peran penting dalam pengendalian inflasi dan mewujudkan efisiensi ekonomi.
Herawanto menekankan bahwa digitalisasi menjadi tools yang semakin penting dan kunci sukes dalam upaya mengendalikan inflasi maupun pemulihan ekonomi.
KENDALIKAN INFLASI, BERDAYAKAN UMKM
Di Jawa Barat, kisah sukses penerapan digitalisasi, pemberdayaan UMKM yang sekaligus menyasar peningkatan ketersediaan pasokan pangan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap peran generasi muda di sektor pertanian (Petani Milenial), antara lain diperani dengan baik oleh salah satu UMKM di bidang agro, mitra Bank Indonesia Jawa Barat, Eptilu yang berada di Kabupaten Garut.
Eptilu telah berhasil mengembangkan business model yang menerapkan digitalisasi dan skema closed — loop, yang sekaligus manjadipilot project nasional. Kisah sukses yang telah dicapai Eptilu merupakan inspirasi bagi seluruh TPID di kabupaten/ kota untuk berinovasi dalam menyinergikan program pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi.
Selain itu, Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022 — 2024 yang disusun oleh TPID Provinsi dan Kab/Kota juga perlu memperhatikan tiga hal, yaitu pertama, selaras dengan peta jalan nasional yang mengakomodasi 3 arahan presiden RI dalam Rakornas TPIP; kedua, memuat substansi digitalisasi dan inovasi dalam program pengendalian inflasi yang sinergis; ketiga, menjadi dasar rencana tindak, evaluasi, dan eksekusi program dalam pengendalian inflasi daerah.
Kategori :