Radartasik, PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran mengkaji penarikan pajak pemanfaatan air bawah tanah (ABT). Sebagaimana diketahui, hotel dan restoran masih menggunakan air bawah tanah untuk melayani para tamu.
BACA JUGA: BRI Dukung Anjuran Gerakan Menabung
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran Dadang mengatakan, jika air bawah tanah tersebut digunakan untuk komersil atau diual, maka bisa jadi objek pajak. “Kalau airnya digunakan untuk pribadi tidak ditarik,” jelasnya, Kamis (2/6/2022).
Kata dia, potensi pajak ABT cukup banyak di Kabupaten Pangandaran. Namun masih terbentur ketetapan. “Soal izinnya kan di provinsi, itu yang jadi hambatan,” katanya.
Nantinya, mereka hanya bisa menarik pajak itu dari yang sudah memiliki izin. “Kalau izinnya habis, kan harus diperpanjang. Tapi kalau tidak potensi makin berkurang,” jelasnya.
Kata dia, target dari pajak ABT mencapai Rp 500 juta. Namun ketika dimaksimalkan bisa mencapai miliaran rupiah. “Itu pun kalau semuanya mau mengurus izinnya,” katanya.
Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyebutkan sedang mengincar pajak dari penggunaan ABT tersebut. “Karena restoran dan hotel ini pakai air tanah, jadi bisa ditarik,” pnya. (den)