Fokus Turunkan Kemiskinan Sampai 2026

Rabu 16-02-2022,09:45 WIB
Reporter : andriansyah

radartasik.com, RADAR TASIK — Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf pada 2022, rencana pembangunan tetap dilanjutkan. Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Pembangunan Daerah periode 2023-2026, sejumlah masukan dan saran dari beragam pihak ditampung.

Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang eksis mengisi rancangan program di periode tersebut. “Yang paling utama adalah dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Kita terdampak pandemi 2 tahun terakhir, sangat serius terimbas,” tutur Yusuf usai menghadiri forum di Hotel Grand Metro, Selasa (15/2/2022).

Menurutnya, siapa pun kepala daerah yang nantinya akan bertugas di pucuk pimpinan, diharapkan bisa konsen dalam urusan tersebut. Sebab, lanjut Yusuf, Kota Resik merupakan titik sentral kegiatan aktivitas jasa dan usaha di Priangan Timur.

“Sudah semestinya warga terkatrol perekonomiannya agar sejahtera. Maka di 2017 kita canangkan kala itu satu persen per tahun. Alhamdulillah melebihi capaian. Hanya dua tahun terakhir dampak Covid-19 semua kembali melesu,” katanya.

Tidak hanya urusan kemiskinan. Yusuf juga meminta kelanjutan infrastruktur di daerah terus digenjot. Meski sejauh ini pembangunan fisik di daerah terbilang relatif baik, ke depan masih banyak sarana dan fasilitas yang mesti disediakan pemkot dalam menunjang aktivitas segenap masyarakat. “Termasuk Jalan Lingkar Utara mesti selesai. Saya harap di Tahun 2023. Sebab kalau itu beres multiplier effect-nya ke segala sektor,” harap dia.

Yusuf menambahkan, kemiskinan saat ini yang masih bertengger di angka 13 persen. Diharapkan bisa ditekan di akhir tahun, minimal 11 sampai dengan 12 persenan. Supaya, pandemi yang menyulitkan berbagai sektor tidak terlalu menyulitkan masyarakat. “Maka kita juga tahun ini gulirkan beberapa program pemberdayaan dan lain-lain. Semoga kondisi semakin membaik,” ungkap Yusuf.

Plt Kepala Bappelitbangda Apep Yosa menuturkan, RPD 2023-2026 merupakan instruksi menteri dalam Negeri untuk menyusun dokumen perencanaan bagi kepala daerah yang berakhir di 2022. Tahapannya dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini.

“Tujuan diselenggarakannya acara ini untuk menerima saran dan masukan yang nantinya akan dituangkan ke berita acara sebagai penyempurnaan RPD, dengan tujuan menyampaikan gambaran rancangan RPD kepada Forum Konsultasi Publik,” kata Apep.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ir Tjahja Wandana menyampaikan, dalam melengkapi rancangan kerja daerah yang sudah disusun, diperlukan komitmen kuat berbagai stakeholder. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipasi menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis.

“Tahun 2023 fokus pembangunan terhadap fokus sektor industri, perdagangan dan jasa dengan meningkatkan sektor lainnya, sehingga pembangunan ke depan sangat penting untuk dilaksanakan secara matang,” ujarnya. (igi)
Tags :
Kategori :

Terkait