radartasik.com, RADAR TASIK — Tahun ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk diajukan ke pusat meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) yang akan dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menjelaskan, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah. Dimana, pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keempat instansi itu mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) serta UPTD Puskesmas Urug. “Kita harap keempatnya bisa mencerminkan tekad dan komitmen bersama untuk mewujudkan WBK,” tegas Yusuf.
Tidak tanggung-tanggung, dalam menyukseskan pencanangan komitmen tersebut, ia menginstruksikan Inspektorat mendampingi sekaligus memantau pelaksanaan pembangunan zona integritas di 4 OPD itu. Diharapkan, menjadi langkah awal dan bagian dari upaya menyukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan internal pemerintah. “Mudah-mudahan 4 OPD ini mendapat predikat WBK dari Kemenpan RB,” harapnya.
Dia menuturkan sejumlah reformasi birokrasi dalam mengoptimalkan pelayanan public terus dilakukan. Termasuk dalam mendorong profesionalisme ASN dalam melakukan pelayanan dan kinerja urusan kepemerintahan, pemkot juga telah menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi.
“Upaya-upaya terus kita tempuh, outputnya kinerja kita kan untuk masyarakat. Secara bertahap sejumlah akselerasi kita lakukan, termasuk perbaikan dan pembenahan sistem dan pemanfaatan kecanggihan teknologi. Insya Allah ini upaya bersama agar pemerintahan semakin baik masyarakat terlayani dengan nyaman,” papar Yusuf. (igi)