radartasik.com, SEMARANG — Sepulang dari Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung menggelar rapat terkait pembangunan Bendungan Bener.
Pada rapat itu, Ganjar Pranowo mengundang Kepala Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jawa Tengah, Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Serayu Opak dan jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jateng.
Ganjar Pranowo menyampaikan pernyataan cukup tegas saat membuka rapat itu. Dia meminta tidak boleh ada yang bermain-main terkait proyek Bendungan Bener.
”Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Saya serius soal ini,” tegas dia dalam rapat, Senin (14/2/2022).
Selain menekankan hal itu, Ganjar Pranowo meminta jajaran terkait untuk melakukan evaluasi setelah ia mendapat masukan dari warga Wadas. Evaluasi fokus pada tiga hal terutama teknis proyek pembangunan bendungan. Ganjar juga meminta semua pihak mengevaluasi cara pendekatan dan membuka lebar-lebar ruang dialog dengan warga.
”Saya sudah membuktikan, kemarin ke sana (Wadas) sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan kecuali ada ancaman,” tegas dia.
Gubernur menegaskan sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada kekerasan. Jika terjadi kekerasan seperti saat itu, dia menyerahkan kepada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
”Kami serahkan ke kapolda, monggo dievaluasi. Karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi, monggo kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu. Dia meminta sejumlah hal teknis seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju harus segera dilakukan agar warga merasa lebih tenang.
”Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pasca-ditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami,” sambungnya.
Ganjar mengatakan dari Pemprov Jateng sudah siap mendampingi warga Wadas. Informasi yang diterimanya saat ke Wadas, banyak masyarakat trauma, anak-anak menjadi sasaran bullying.
”Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya,” tutur dia. (flo/jpnn)