radartasik.com, TASIK - Dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya Prama Permana MM melaksanakan penelitian sebagai salah satu penerapan tri darma perguruan tinggi.
Dalam penelitiannya pada 2021 tersebut, membahas Peran Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Unsil.
Menurutnya, Unsil adalah salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) baru dari 35 PTN baru di Indonesia. Dalam rangka mengejar ketertinggalan dari PTN yang berstatus satuan kerja menuju badan layanan umum (BLU) atau PTN berbadan hukum (PTN-BH), memerlukan sarana dan prasarana pendidikan yaitu antara lain ruang kuliah, ruang laboratorium dan ruang sekretariat sesuai dengan standar pelayanan minum yang diamanatkan dalam standar mutu pendidikan tinggi.
“Artinya, kondisi sarana - prasarana pendidikan yang berasal dari hibah Yayasan Pendidikan Unsil tahun 2015, sejauh ini kurang memadai,” katanya kepada Radar, Jumat (28/1/2022).
Lebih lanjut, sumber dana yang dimiliki Unsil masih berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang mencapai 65 persen dari total anggaran per tahun, dengan kisaran Rp 100 miliar. Sedangkan sisanya berasal dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Anggaran tersebut dikeluarkan murni untuk gaji pegawai, sebesar Rp 65 miliar. Sedangkan anggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan berkisar antara Rp 6,5 miliar. “Melihat kondisi tersebut berarti anggaran terbesar digunakan untuk gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.
Sehubungan dengan minimnya anggaran dan visi kampus, di sinilah peran manajemen konstruksi dalam pembangunan prasarana. Tujuannya agar mencapai value for money yaitu setiap uang yang dibelanjakan harus memberi manfaat yang setinggi-tingginya dengan ukuran tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat penyedia, harus diimplementasikan dengan baik.
Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, setiap instansi dituntut mejadi instansi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sedangkan tindak pidana korupsi tertinggi berasal atau minimal ada hubungan yang kuat dengan proses pembangunan konstruksi.
“Agar tidak berurusan dengan tindak pidana korupsi atau mengurangi potensi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut, perlunya Unsil memahami manajemen konstruksi secara baik,” ujarnya.
Sabab, saat ini tuntutan pembangunan selain kelayakan ekonomi, teknik, sosial, juga harus layak lingkungan, terlebih untuk perguruan tinggi. Untuk itu, pada posisi ini pula peran manajemen konstruksi sangat diperlukan keberadaannya.
“Berdasarkan itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Unsil,” katanya.
Ia meneliti itu agar Unsil menerapkan manajemen konstruksi tersebut. Mengingat, Unsil memiliki visi mencetak lulusan yang tangguh, memiliki kompetensi sesuai tuntutan perubahan sehingga memiliki daya saing tinggi di era Industri 4.0.
Penelitian ini, menggunakan konsep berfikir serba sistem dengan metode campuran yaitu penelitian kuantitatif dan model simpal kausal menurut Maani dan Cavana. Sedangkan dalam metode penelitian mengambil objeknya yakni Unsil merupakan salah satu PTN Baru melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 yang ditandai dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 April 2014.
Kategori :