radartasik.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan harga rumah subsidi. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan sosialisasi. Para pengembang menyambut baik wacana tersebut.
Managing Director SPS Group dan Arrayan Group Asmat Amin menyatakan, selama dua tahun terakhir tak ada kenaikan harga rumah subsidi. Dia berharap ada penyesuaian harga rumah tahun ini. Sebab, biaya bahan bangunan terus meningkat.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menuturkan, rencana kenaikan harga rumah subsidi rata-rata Rp 12 juta. Jumlah tersebut berdasar materi yang disampaikan Kementerian PUPR saat sosialisasi. ”Tapi, ini belum ketok palu,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan. Salah satunya melalui kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dengan begitu, jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak meningkat dari 56,5 persen menjadi 70 persen tahun ini. Jika hal itu dilakukan, target intervensi langsung pemerintah menjadi 5 juta unit ketersediaan rumah layak huni. ”Dari subsidi perumahan FLPP 900 ribu unit dan BP Tapera 500 ribu unit,” terang Iwan.
Sepanjang 2021, penyaluran dana FLPP mencapai Rp 19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah. Realisasi tersebut lebih besar dari target. Yakni 117,94 persen dari target Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.
Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, sektor properti mulai bergerak akhir tahun lalu. Namun, pertumbuhan tahun ini belum bisa diharapkan kembali seperti situasi sebelum pandemi Covid-19.
”Permintaan perumahan akan tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan akan hunian kecil, area urban, area infrastruktur, dan kemudahan kepemilikan rumah bagi warga negara asing (WNA),” terang Hirwandi. (jpc)