radartasik.com, TASIK — Polemik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tasikmalaya tidak sebatas persoalan data dan pendistribusiannya saja. Bantuan yang sudah cair dan diterima publik, ada yang diperjual-belikan dengan leluasa melalui media sosial.
Dari pantauan Radar, di sejumlah media sosial terdapat beras yang dicairkan dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Tasikmalaya diperjualbelikan.
Salah seorang pengguna medsos yang juga memposting penjualan beras mengaku beras tersebut ia dapatkan dari bantuan pemerintah. Tujuannya, menjual jatah bantuan itu, lantaran khawatir kualitasnya menurun ketika mendapat alokasi bantuan secara langsung dengan jumlah yang banyak.
“Ya tidak akan habis sebulan, sementara buat apa saya tumpuk banyak-banyak di rumah. Berasnya kalau didiamkan terlalu lama menguning dan apek,” ujar warga Kecamatan Tawang tersebut, yang enggan namanya dikorankan.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya Muslim MSi mengultimatum apabila ada pihak-pihak yang melakukan praktik merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebab, kata dia, program tersebut bertujuan membantu masyarakat kecil, jangan sampai ada pihak-pihak yang malah merugikan warga.
“Kita siap tampung kalau ada aduan semacam itu, di samping Pemkot sudah membuka layanan pengaduan. Saya akan langsung laporkan ke Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial,” tuturnya di sela menyapa warga dalam reses yang dihelat di Jalan Letnan Harun.
Namun, lanjut Muslim, keluhan atau laporan yang di sampaikan mesti disertai bukti-bukti. Ia siap merespons hal tersebut sebagai upaya penyelenggara pemerintahan memastikan program, tujuannya membantu masyarakat di tengah himpinan perekonomian itu berjalan sesuai harapan.
“Kalau ditemukan ada pendamping yang nakal itu. Beserta bukti pelanggarannya, tentunya harus dievaluasi dan dipertimbangan jangan diperpanjang lagi. Pasalnya, sudah jelas-jelas merugikan masyarakat selama ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya itu.
“Membangun sinergitas dan pendekatan antara objek dan subjek untuk menyelamatkan tatanan sosial di masyarakat yang kian semrawut ini. Supaya program yang tujuannya baik ini tidak membuahkan konflik,” sambung pengurus Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya itu.
Ia mendorong adanya tindakan terhadap pelaksana program, supaya tidak merugikan bantuan bagi masyarakat kecil. Apalagi, lanjut Muslim, selama ini santer terdengar keluhan dari berbagai wilayah, dimana bermunculan warga yang layak dibantu malah tak dapat BPNT. “Lalu, terkait kartu tidak cair, seharusnya jangan diberikan ke RW, tapi oleh warga langsung dapat dicairkan,” tegasnya.
Sementara itu. Budayawan Tasikmalaya, Tatang Pahat menilai perlunya strategi budaya keterbukaan kebijakan. Dinas Sosial (Dinsos) mesti membeberkan metoda atau cara untuk membangun wacana secara teoritik dan praktik di lapangan, dalam memberikan pencerahan serta pemahaman yang seimbang.
“Jadi antara subjek dalam hal ini pemerintah melalui dinas, serta objek yaitu masyarakat, mesti dibuka pemahaman yang sama,” tuturnya kepada Radar, Rabu (15/12/2021).
Menurut dia, komunikasi yang baik akan terwujud seutuhnya ketika kedua belah pihak membangun ruang atau kanal. Sebab, secara hakikat komunikasi yaitu mendidik, memahami, mengajak bersikap kritis, inovatif dan kreatif terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat.
“Lewat pola berpikir sistematik dan global serta pola tindak yang berdasarkan pada nilai-nilai komunikasi tadi, dengan berlandaskan keterbukaan,” analisisnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Tasikmalaya, Nana SIP menjelaskan sebelum pihaknya merancang sistem hotline pengaduan, warga atau pun tokoh setempat kerap menghujani pertanyaan ke dinasnya.
Kategori :