radartasik.com, TASIK — Masyarakat Kota Tasikmalaya kerap kebingungan menyampaikan keluhan soal pendistribusian bantuan sosial. Apalagi, belakangan ini pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terkesan memicu kecemburuan antar tetangga, belum mendapat kepastian atau solusi yang jelas.
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman mengakui pihaknya kerap kedatangan warga atau RT/RW yang mengeluhkan soal pendistribusian bantuan sosial. Selama ini, masyarakat kerap kebingungan menyampaikan komplain lantaran ke aparatur kewilayahan seperti kelurahan, tidak mendapatkan jawaban pasti.
Menurut dia, ke depan dinasnya akan membuat layanan pengaduan di setiap RW, berikut memasang spanduk daftar penerima bansos di setiap lingkungan warga. Sebagai bentuk akuntabilitas data, termasuk menyertakan nomor kontak layanan pengaduan.
“Insya allah akhir bulan ini, mulai kami laksanakan. Tahun depan kami bahkan membentuk tim sosial respons tiap kelurahan dalam menangani segala macam persoalan tentang kesejahteraan sosial,” harapnya.
Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, jumlah warga yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021, sebanyak 199.500 Kartu keluarga (KK) atau 637.531 individu.
“Mudah-mudahan Tahun 2023 diharapkan setiap kelurahan sudah punya peta kesejahteraan sosial. Tim sosial respons-nya nanti terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan relawan yang peduli terhadap permasalahan sosial,” sambung Hendra.
Ia memprediksi setelah dipasangnya baliho di setiap kelurahan maupun RW, otomatis memicu dinamika warga setempat. Melalui reaksi tersebut, partisipasi masyarakat akan muncul dan dinas secepatnya menginventarisasi persoalan yang muncul seperti keluhan warga berkaitan akurasi data penerima secara faktual saat itu.
“Supaya kemudian kita tinggal updating data. Dari dinamika warga, setelah semua persoalan terinventarisir baru kita intervensi persoalannya untuk mencarikan solusi,” tegas dia.
Dari total Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) regular dan PPKM, sebanyak 156.869 KK atau 79 persen dari total warga yang masuk dalam DTKS. 42.631 KK diantaranya belum menerima bantuan tahun ini dan akan diusulkan di Tahun 2022. Sementara data yang disampaikan Serikat Pejuang Rakyat Indonesia (SPRI) Kota Tasikmalaya, terdapat 2.415 warga yang tidak menerima bantuan.
“Merespons laporan tersebut, kala itu kami langsung melakukan kroscek dan saat dipadankan dengan DTKS terdapat 1948 warga padan atau masuk DTKS, 465 diantaranya tidak masuk,” rincinya.
“Termasuk sumber protein nabati, kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu serta sumber vitamin dan mineral sayur atau buah,” jelasnya.
Kemudian dari data itu, sambung Hendra, juga pihaknya mencocokkan dengan data para penerima BPNT. Sebanyak 1.504 diantaranya terdata sinkron dengan penerima BPNT atau padan, sementara 911 sisanya tidak padan yakni belum menerima BPNT atau untuk diusulkan BPNT.
”Setelah itu hasil pemadanan data SPRI kita juga cocokkan dengan data kependudukan lewat aplikasi Simantap Disdukcapil. Ditemukan 194 data warga bermasalah, terdiri dari NIK yang tidak ditemukan, anomali, ganda, KK perlu diperbaharui, meninggal dunia, NIK tidak aktif, proses pindah dan bahkan sudah pindah,” papar dia.
Hendra juga menjelaskan mereka para penerima bantuan mendapat bahan pangan berupa sumber karbohidrat berupa beras, sumber protein hewani yakni telur, daging sapi, ayam dan ikan.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana yang secara khusus hadir dalam kesempatan peluncuran
Kategori :