radartasik.com, INDIHIANG — Merespons kompetitifnya persaingan pada seleksi terbuka jabatan Direktur RSUD dr Soekardjo. Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya berikan warning terhadap Wali Kota Tasikmalaya agar mempertimbangkan secara komprehensif dalam melabuhkan pilihan.
Seperti diketahui, tiga pelamar yang mengikuti seleksi jabatan di pucuk pimpinan rumah sakit berpelat merah tersebut. Nyaris semuanya memiliki jam terbang dalam mengelola rumah sakit. Latar belakang sebagai seorang dokter, yang tentunya familiar dengan layanan kesehatan.
Dia merinci segudang persoalan di rumah sakit mulai dari tata kelola manajerial. Belakangan ini rumah sakit sepi pasien lantaran kebijakan rujukan berjenjang yang ditetapkan pemerintah pusat, kontan menurunkan pendapatan rumah sakit.
“Namun, di samping itu kita juga sering mendengar keluhan ketersediaan obat yang langka di sana. Pasien harus keluar dana secara mandiri untuk mendapat obat, itu jauh sebelum kebijakan rujukan berjenjang digulirkan,” tuturnya.
Politisi PKS tersebut juga mengulas beberapa waktu lalu sempat mencuat bahwa rumah sakit memiliki tunggakan terhadap pihak rekanan yang menyulitkan suplai obat dalam memenuhi kebutuhan layanan.
“Termasuk juga beberapa bulan terakhir Gedung Hemodialisa sempat ditutup layanannya, keterbatasan alat-alat untuk penyaluran darah dan lain-lain. Jadi kesimpulan kami, direktur baru akan langsung bekerja ekstra dengan sejumlah pekerjaan rumah yang tersisa,” keluh Dede.
“Perlu sinergitas dalam mencari jalan keluar persoalan akut itu. Maka perlu sinergitas dan chemistry antara direktur baru nanti dengan para dokter senior dan perawat,” analisisnya.
Di sisi lain, Dede menyarankan perlunya pucuk pimpinan yang memahami dan tahu persis seluk-beluk RSUD. Bukan berarti ia menjagokan salah seorang kandidat yang secara eksisting bertugas di internal.
“Maka, sebelum memutuskan pilihan kami harap wali kota bisa mendapat informasi komprehensif dan utuh dari elemen rumah sakit. Terkait persoalan yang selama ini seolah menjadi benang kusut,” sambung Dede.
Meski secara normatif semua meAmiliki jam terbang dan indeks komApetensi yang seimbang, Dede meAnekankan aspek kultural juga perlu diperAtimbangkan. Mengingat jabatan DiArekAtur RSUD akan berakhir dalam 5 taAhun ke depan, sementara wali koAta akan berAakhir penghujung tahun depan.
“Jadi kita meminta perhatikan hal ini, oke Pak Wali akan berhenti tahun depan namun layanan rumah sakit kalau carut-marut lagi 5 tahun ke depan, publik sudah bosan,” keluh dia.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad JuAnaeAdi Sakan mengakui sejumlah peAkerjaan rumah sedang menumpuk di ruAmah sakit. Beberapa kali rapat kerAja dengan RSUD, hal yang paling meAnonjol yakni optimalisasi peralatan meAdis yang sudah tersedia supaya biAsa beroperasi.
“Karena memang itu yang kerap kami terima laporan daAri masyarakat. Sudah ada alat di sana, malah dapat layanan di ruAmah sakit swasta, itu kan jadi lost poAtenAtial pendapatan rumah sakit,” tuturnya.
Dia menambahkan perlunya reformasi serius di tubuh manajemen, ketika direktur baru sudah dilantik dan resmi bertugas. Supaya keruwetan pelayanan dan keluhan masyarakat yang selama ini sampai ke telingan dewan sedikit demi sedikit berkurang.
“Termasuk juga kita harap ada lanjutan program dari direktur lama yang dinilai sudah baik, seperti wacana pengembangan IGD yang kami juga nilai itu perlu dilakukan sebagai inovasi dalam menjaring pasien ketika ruang rawat inap terkendala rujukan berjenjang,” harap pria yang akrab disapa Jun.
Kategori :