radartasik.com, INDIHIANG — Usai mengisi kekosongan tujuh kursi kepala dinas (kadis), kini Pemkot Tasikmalaya akan kembali membuka lowongan bagi posisi orang nomor satu di RSUD dr Soekardjo. Seiring berakhirnya masa tugas Direktur RSUD dr Soekardjo saat ini dr H Wasisto Hidayat MKes pada akhir 2 Desember 2021.
Rencananya pengisian tersebut pun bakal dilaksanakan dengan cepat seperti pengisian kekosongan eselon II beberapa waktu lalu. Sejak 25 November 2021, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di rumah sakit berpelat merah itu diumumkan untuk dilelang. Penyampaian berkasnya sudah dibuka sejak 25-30 November 2021.
”Dijadwalkan pada 2-3 Desember dilaksanakan assesmen berupa uji kompetensi teknis dan pembuatan makalah,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM ) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara, Sabtu (27/11/2021).
Politisi Golkar itu menambahkan open bidding calon direktur RSUD yang ditargetkan rampung dalam satu bulan diharapkan berjalan lancar. Peminatnya bisa memenuhi kuota, sehingga Pemkot tidak perlu melakukan perpanjangan pembukaan pendaftaran agar target seleksi berjalan sesuai rundown.
Hasil assesment para peserta calon direktur RSUD itu, kata Gungun, akan diumumkan pada 4 Desember 2021. Kemudian diwawancarai panitia seleksi (pansel) pada 7 Desember dan pengumuman 3 besarnya pada 8 Desember 2021.
“Pesertanya terbuka se-Jawa Barat. Ini ada kekhususan secara persyaratan yakni mesti berlatarbelakang dokter, berbeda dengan Kepala Dinas Kesehatan yang bisa dilamar peserta berlatarbelakang Sarjana Kesehatan,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan berharap pengisian calon direktur RSUD bisa seperti pengisian 7 kepala dinas beberapa waktu lalu.
“Di samping pelaksanaan cepat, juga minim resistensi karena kami kawal langsung prosesnya dan semua sesuai harapan dari sisi prosedur, kalau hasil itu kan ada hak prerogratif kepala daerah selaku user, yang menerima hasil godokan pansel,” kata Ate.
”Seperti yang kemarin saja, berjalan cepat tapi juga profesional. Kita ingin di RSUD bisa dikomandoi pegawai kapabel dan koordinatif dengan Dinas Kesehatan sejalan SOTK baru yang menjadikan rumah sakit daerah sebagai BLUD khusus,” harap Ate. (igi)