Radartasik.com, BANDUNG — Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Jabar memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Pada aksi yang akan digelar tanggal 29-30 November 2021 itu, K-SPSI akan mengerahkan massa sebanyak 30 ribu orang yang datang dari 27 kota kabupaten di Jabar.
Aksi massa itu menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menangguhkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang sudah ditetapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sabtu lalu.
”Tanggal 29-30 November dipastikan seluruh wilayah macet. Kami K-SPSI mohon maaf bila dua hari tersebut terjadi kemacetan luar biasa, mohon dimaklumi,” kata Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat Roy Jinto di Hotel Lodaya, Jalan Lodaya, Bandung, Sabtu (27/11/2021).
Roy membeberkan aksi yang digelar pada Senin nanti merupakan awalan dari puncak aksi mogok yang dilakukan keesokannya.
”Kalau di tanggal 29 besok gubernur tidak mengakomodir kami, maka tanggal 30 itu mogok tidak bekerja, artinya ini menjadi kewenangan secara konstitusional serikat pekerja,” ancam Roy.
Roy meminta seluruh buruh bergabung untuk melakukan aksi protes di Gedung Sate dan meminta Ridwan Kamil menetapkan semua usulan UMK ada 27 kota/kabupaten. Aksi mogok ini sudah dilindungi dalam undang-undang.
”Mogok secara konstitusional ada aturan UU Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 4 menyatakan serikat pekerja sebagai perencana. Ketika kami mogok tidak boleh siapa pun intervensi dan intimidasi dari aparat dan siapa pun,” terangnya.
”Mogok daerah di Jabar kami minta tidak ada yang menghalangi, K-SPSI sudah izin. Jadi, sudah beri tahu ke pihak kepolisian,” tegas Roy. (mcr27/jpnn)