Radartasik.com, BANJAR — Guna kelancaran pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, Pemkot Banjar menggelar koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Mengangkat tema penanganan pengaduan masyarakat, acara dilangsungkan di Situ Mustika, Jumat (26/11/21).
Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih meminta APH menggandeng APIP dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat. "APIP juga harus menjadi pencegah terjadinya kerugian daerah. Dan Inspektorat juga berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengawasanya," pinta Wali Kota.
Wali Kota meyakini, koordinasi dan sinergitas yang baik di kota Banjar berdampak pada kelancaran pembangunan serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Ditambahkan Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana, sebagai wakil kepala daerah berkewajiban mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat.
"Saya juga berkewajiban mengawasi kinerja pemerintahan. Namun tetap berkoordinasi dan pelaporan kepada Wali Kota sehingga tidak overlapping," jelasnya. (anto sugiarto/radartasik.com)