radartasik.com, BUNGURSARI — Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf mengakomodir apa yang menjadi aspirasi serikat buruh terkait kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Namun, keputusan tetap ada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sudah dua hari ini wali kota menerima audiensi dari serikat buruh. Mereka mempersoalkan hasil rumusan UMK yang dianggap tidak sesuai dengan harapan.
Dia pun sepakat bahwa kenaikannya cenderung sangat kecil yakni Rp 23.902. “Masker saja Rp 4 ribu kali 7 (Rp 24.000), berarti hanya buat seminggu,” ucapnya.
Namun dia mengapresiasi serikat buruh bisa menyikapi ini dengan kepala dingin. Dimana mereka langsung berkomunikasi secara langsung dengannya. “Jadi tidak melalui demo,” ucapnya.
Pada prinsipnya, kata Yusuf, pihaknya tetap mengacu pada peraturan berlaku. Dimana hasil rumusan UMK yang diajukan kepada Provinsi Jawa Barat adalah 1,02%. “Tetap kita mengacu pada PP 36,” ujarnya.
Namun bukan berarti pihaknya mengabaikan aspirasi dari serikat buruh. Dia pun akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah provinsi untuk menjadi bahan pertimbangan. “Saya akan membawa aspirasi itu kepada Pak Gubernur,” katanya.
Yusuf menyebutkan bahwa hasil kajian dan perhitungan dari serikat buruh, UMK Kota Tasikmalaya layak mengalami kenaikan sampai 6,35%. Kenaikan itu dianggap cukup rasional dengan kebutuhan para pekerja. “Jadi kalau di-angka-kan nilainya kurang lebih Rp 148.000,” katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yuhendra Effendi mengapresiasi sikap dari Wali Kota. Dia berharap Pemerintah Provinsi pun bisa mengakomodir aspirasi para buruh. “Alhamdulilillah wali kota memberikan respons positif, kita harap Pemprov juga,” ucapnya. (rga)