Dewan Kabupaten Tasik Perjuangkan Hak Guru Honorer

Selasa 23-11-2021,11:00 WIB
Reporter : syindi

radartasik.com, DPRD Kabupaten Tasikmalaya membantu dan memfasilitasi keinginan para guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya.

Para guru honorer tersebut di pertemukan oleh Komisi I dan IV DPRD dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Mohamad Zen dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam audiensi tersebut FHGTK meminta pemerintah daerah memperhatikan nasib guru honorer yang lulus passing grade dalam tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang tidak mendapatkan formasi termasuk honorer yang belum mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH mengatakan, dewan atau Komisi I bersama IV memfasilitasi pertemuan antara para guru honorer yang tergabung dalam FHGTK dengan pemerintah daerah atau eksekutif.

“Kami bantu sampaikan aspirasi para guru honorer baik perhatian dalam bentuk insentif yang diberikan daerah, maupun masalah regulasi kaitan rekrutmen P3K. Ada ratusan guru honorer yang lulus passing grade namun tidak dapat formasi,” ungkap Demi.

       

         Forum Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan menyampaikan aspirasinya terkait perhatian  

         pemerintah daerah terhadap honorer di Gedung DPRD.

Dewan mendorong pemerintah untuk segera bersikap dan mengeluarkan kebijakan kaitan perhatian insentif tersebut. Kemudian, berkirim surat ke pusat kaitan formasi P3K yang diharapkan oleh para guru honorer, tetap bisa diraih formasinya tahun depan.

Dia menyebut, kebutuhan daerah terhadap guru itu sudah sangat tinggi. Angka kebutuhan guru di Kabupaten Tasikmalaya itu masih banyak. Apalagi nanti tahun 2023 ada pensiun massal di kaangan guru PNS khususnya di SD

Kemudian, lanjut dia, kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan pada seluruh masyarakat, dalam hal ini formasi guru, harus diperhatikan minimal kesejahteraannya harus dipikirkan juga.

“Bagi mereka yang lulus P3K ada jaminan dan hak dari pemerintah untuk mendapatkan tunjangan atau gaji. Namun, bagi mereka yang belum lulus P3K atau PNS apakah lantas pemerintah tidak memikirkan ke arah sana,” paparnya.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah daerah harus mengalokasikan khusus dan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru honorer yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

“Bukan hanya guru, ada di Dinas Perhubungan, Satpol-PP honorer juga. Prioritas kita juga ada putra daerah yang berprestasi di bidang olahraga termasuk yang mengharumkan lewat tilawatil Qur'an. Mereka bisa dijadikan ASN atau tenaga P3K, bahkan menjadi pegawai di BUMD,” dorong dia.

Dia menambahkan, kaitan insentif harus diperhatikan bahkan kalau bisa sesuai UMR nilainya. Ukuran minimum dan pas. Perhatian kesejahteraan ini, adalah sesuatu yang didapatkan dari pengabdian para guru honorer ini,meskipun statusnya bukan PNS atau P3K, tetapi beban kerja mereka sama.

Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya Tete Suherman mengatakan, jumA­lah awal guru honorer yang masuk di FHGTK ada 4.075. Namun sudah berkurang, dikurangiyang lolos tes CPNS dan P3K. Sisanya ada 3.875-an.

Tags :
Kategori :

Terkait