Buruh Tuntut Kenaikan Upah

radartasik.com, TAROGONG KIDUL — Ratusan buruh yang tergabung dalam serikat buruh PT Chang Shin Indonesia (SB CSI) Kabupaten Garut mengadakan aksi di depan Simpang Lima dan Kantor Bupati Garut, Kamis (18/11/2021). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 menjadi Rp 2.250.000.

“Kami minta kenaikan UMK karena tahun kemarin tidak dinaikan. Sekarang upah Rp 1.961.000, minimal dinaikan menjadi Rp 2.250.000,” ujar Ketua SB CSI Kabupaten Garut Gugun Gunadi kepada wartawan di sela-sela aksi, kemarin.

Gugun mengatakan, kenaikan UMK Garut dinilai wajar, karena angka kebutuhan hidup di Kabupaten Garut saat ini cukup tinggi. Sementara upah kerja yang didapat buruh masih terbilang rendah.

“Sekarang kebutuhan hidup terus naik, sementara pemasukan kecil. Jadi sekarang kesejahteraan buruh ini sudah tidak ada,” ujarnya. Maka dari itu, pihaknya terus memperjuangkan nasib buruh di Kabupaten Garut supaya mendapatkan upah yang layak.

Gugun menerangkan permintaan kenaikan UMK bukan tanpa alasan. Berdasarkan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003, kenaikan UMK Garut tahun depan selayaknya di atas Rp 2 juta. “Berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 juga kenaikan upah minimum adalah berkisar 6 persen per tahun,” ujarnya.

Gugun berharap Pemerintah Kabupaten Garut segera mengambil langkah dalam menetapkan UMK. “Kami minta pak bupati untuk memperhatikan nasib buruh di Garut, sehingga lebih sejahtera,” terangnya.

Sekretaris SB CSI Garut Galih Rahadian juga meminta pemerintah mencabut surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang melarang pemerintah daerah menaikan UMK. Sebab, menurut dia, dengan surat edaran tersebut, otomatis tahun depan pemerintah daerah tidak akan menaikan UMK karena dalam surat edaran tersebut ada sanksi untuk kepala daerah yang melanggarnya. “Kami minta pak presiden untuk mencabut SE Menaker ini, karena ini merugikan para buruh,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepolisian untuk menindak para pelaku union busting atau pemberangusan serikat pekerja.

“Union busting ini sudah terjadi. Contohnya ada di suatu perusahaan ada yang memecat pekerjanya karena mendirikan serikat buruh. Ini harus ditindak,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Garut Ricky Darajat mengatakan belum bisa menjawab tuntutan buruh karena bupati masih berada di luar kota. Tetapi Ricky memastikan bupati akan mengundang serikat buruh untuk audiensi. “Besok (hari ini) sudah dijadwalkan para buruh ini untuk bertemu dengan pak bupati,” paparnya. (yna)