radartasik.com, TASIK — Antusias masyarakat untuk menyambut dibangunnya jalan tol yang melintas di Tasikmalaya tampaknya harus dipendam dulu. Pasalnya, pembangunan jalan bebas hambatan itu disinyalir mengalami penundaan di wilayah Tasikmalaya.
Dari informasi yang dihimpun Radar, ada perubahan rencana pembangunan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). Khususnya untuk wilayah Tasikmalaya yang diprediksi mengalami penundaan.
Ada pun perkembangan prosesnya saat ini masih pembebasan lahan. Namun masih di wilayah Bandung sebagai titik awal jalur tol. “Kegiatan pembangunan jalan tol di Bandung ke Gedebage sedang dilaksanakan,” ucapnya.
Pembangunan tol itu pun, kata Uu, sudah dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang pengembangan Jawa Barat. Dimana, Jawa Barat mendapat intervensi dana sekitar Rp 400 triliun untuk pemerataan pembangunan. “Jadi tinggal menunggu waktu,” katanya.
Diakui Uu, proses pembangunan jalan tol ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Terlebih untuk sampai ke wilayah Tasikmalaya yang diprediksi baru terlaksana pada tahun 2024 mendatang. “Masih jauh, 2024 lah,” terangnya.
Pada prinsipnya, kata Uu, pemerintah ingin pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Maka warga diminta tidak mematok harga seenaknya di luar Nilai Jual Objek pajak (NJOP).
“Sehingga tidak terulang kembali seperti pembangunan tol Cisumdawu yang 11 tahun belum selesai, atau Bocimi yang baru selesai 22 tahun,” katanya.
Mengingat proses pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap, bisa jadi memakan waktu yang lama. Dalam hal ini warga jangan malah menjual tanahnya ke calo atau sejenisnya apalagi dengan harga murah. “Jangan sampai tertipu dengan cukong-cukong tanah, apalagi sekarang sedang butuh duit cepat,” terangnya.
Pasalnya, lanjut H Oleh, adanya jalan tol yang membantu mempercepat transportasi di selatan Jabar itu sangat penting. Supaya pemerataan ekonomi pun bisa tumbuh lebih baik lagi. “Tol ini jadi pengungkit utama dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan Jawa Barat,” pungkasnya. (rga)
Tidak kalah penting, Uu juga berpesan masyarakat untuk tidak memiliki ekspektasi berlebihan hanya karena tanahnya direncanakan akan dibeli pemerintah. Meskipun, Uu tidak menjelaskan lebih detail alasan dari pesan tersebut.
“Jangan terlalu dijadikan angan-angan tanah kita akan dibeli, sehingga angan-angan melambung tinggi akhirnya rusak pikiran,” ucapnya.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Oleh Soleh juga tidak membenarkan atau pun membantah informasi penundaan pembangunan jalan tol itu.
Apalagi proyeknya sudah bukan lagi ditangani Pemprov Jawa Barat. “Soal tol ini kan yang menangani sudah pusat, bukan lagi provinsi,” ungkapnya.
Terlepas dari itu, H Oleh mendorong pembangunan jalan Tol Cigatas ini harus menjadi prioritas. Apalagi setelah ada Perpres Nomor 87 tahun 2021, dimana ada dana pemerataan pembangunan di Jawa Barat. “Jelas pembangunan jalan tol itu harus menjadi prioritas,” ucapnya.