Wali Kota Tasik Melakukan Monev Pembangunan Fisik Konstruksi Tahun Anggaran 2021

radartasik.com, TAWANG - Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan fisik konstruksi tahun anggaran 2021, Kamis (4/11/2021).

Orang nomor satu itu memulai pengawasan dengan bergerak secara maraton di wilayah Kecamatan Tawang. “Saya monev dan awasi hasil pembangunan yang bersumber dari APBD dan DAK,” ujarnya.

Secara garis besar, kata Yusuf, hasil pembangunan fisik di beberapa titik memang tidak ada masalah. Namun dirinya mengingatkan agar pembangunannya harus berkualitas.

”Secara umum pembangunan fisik sudah cukup baik. Tetapi ada beberapa kekurangan yang akan ditindaklanjuti untuk diperbaiki, dari mulai masalah campuran semen dan pembesian yang terkoreksi. Namun itu masih ada waktu untuk diperbaiki,” paparnya.

Untuk itu, dia mengingatkan supaya rekomendasi hasil monev ini bisa segera dilaksanakan dan ditinjaklanjuti oleh pengembang. “Harapan saya di akhir tahun semua sudah beres dan sesuai dengan kontrak kerja,” terangnya.

Maka dari itu, dirinya sangat berharap pengembang harus mengutamakan kualitas pekerjaan. Jangan sampai keluar dari spesifikasi yang sudah ditentukan.

”Bagi yang diamanahkan memegang pembangunan fisik konstruksi, harus memegang kualitas, jangan keluar spesifikasi demi kemajuan Kota Tasikmalaya,” katanya.

Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya Firmansyah menyampaikan revitalisasi Pasar Pancasila menggelontorkan biaya Rp 13.6 miliar bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Jawa Barat.

“Setelah jadi, para pedagang bisa mengisi kembali yakni kiosnya secara nyaman. Mudah-mudahan direvitalisasinya pasar membuat ekonomi pedagang dan masyarakat semakin bergeliat,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kasi Penunjang Pembelajaran SD Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, H Rahmat SE menyebutkan tahun 2021, ada 9 SDN yang mendapatkan rehabilitasi. Dengan sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta 2 sekolah dari APBD.

“SD Negeri Se-Kota Tasikmalaya terdapat 199 sekolah, tapi yang turun hanya untuk 8 SDN dengan total biaya sekitar Rp 4.6 miliar dari DAK dan 2 SDN dari APBD senilai Rp 250 juta,” katanya.

Dia menjelaskan semua bantuan tersebut, bukan berdasarkan usulan. Tetapi sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang melihat rapor sekolah bagus atau tidak.

“Input Dapodik itu, perlu sesuai fakta karena ketika kondisi sekolah bangunannya tingkat kerusakan sedang hingga berat akan di cek. Nantinya Dinas Pendidikan menunjuk ke dinas teknis untuk verifikasi dan evaluasi bangunan sekolah,” tandasnya. (riz)