Pemkot Tasik Lobi Pemprov Minta Refocusing Bankeu Dikaji

radartasik.com, BANDUNG — Dipangkasnya Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Diduga akibat adanya kelalaian dalam hal administrasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, sebelumnya Pemprov Jabar sudah menawarkan revisi anggaran bagi Pemkot Tasikmalaya. Namun, diduga akibat adanya kelalaian akhirnya Pemkot tidak menyetorkan hasil evaluasi APBD perubahan.

Alhasil, hingga batas waktu yang ditentukan Pemprov Jabar sampai 1 September 2021 tidak ada revisi dalam APBD perubahan Pemkot. Sehingga membuat Pemprov melakukan refocusing secara besar-besaran, khususnya bagi pekerjaan di bidang infrastruktur.

Untuk itu, kemarin (26/10/2021) Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf, Sekda H Ivan Dicksan dan Ketua DPRD H Aslim datang ke Gedung Sate, Bandung.

Tujuannya, meminta Pemprov Jabar mengkaji ulang anggaran yang di-refocusing bagi Pemkot Tasikmalaya yang mencapai Rp 169,3 miliar.

Ketiga pimpinan di Kota Tasikmalaya itu pun, akhirnya bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum di ruang kerjanya.

Uu mengatakan bahwa refocusing Bankeu sulit untuk dihindari. Selain nilai kebutuhan penanganan Covid-19, ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Ini (pengurangan Bankeu, Red) juga arahan dari Mendagri,” ungkapnya kepada Radar, kemarin (26/10/2021).

Menurut Uu, refocusing Bankeu ini berlaku untuk setiap daerah di Jawa Barat. Meskipun nominalnya berbeda-beda. Hal itu berdasarkan dari hasil kajian dan analisis Pemprov berkaitan dengan refocusing. “Jadi berdasarkan pertimbangan dan kajian,” ucapnya.

Akan tetapi, dia mengapresiasi Pemkot Tasikmalaya yang punya inisiatif datang ke Pemprov untuk memperjuangkan Bankeu tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk keseriusan agar program yang direncanakan bisa terealisasi. “Tadi wali kota, sekda dan j ketua DPRD datang ke sini, saya sangat apresiasi karena tidak semua Pemda melakukan itu,” ungkapnya.

Uu pun memahami Pemkot Tasikmalaya butuh anggaran untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Terlebih, sebelumnya Pemkot banyak mengalami kendala berkaitan status Plt H Muhamad Yusuf. “Cukup lama kan status Plt-nya,” kata dia.

Maka dari itu, dia akan membicarakan aspirasi dari Pemkot Tasikmalaya dengan Gubernur Jawa Barat H Ridwan Kamil. Karena bukan tidak mungkin ada kebijakan lain yang bisa membantu pembangunan di Kota Tasikmalaya. “Tapi selain itu, kami juga tetap harus berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” terangnya.

Diakui Uu, pembangunan infrastruktur pun seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Karena banyak pelaku usaha dan pekerja yang mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. “Tukang batu ada bisa menjual barangnya, pekerja juga bisa dapat penghasilan,” katanya.

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Dapil 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya H Oleh Soleh mengaku ingin membantu Pemkot Tasikmalaya soal refocusing Bankeu. Namun apa yang menjadi dasar kebijakan itu cukup kuat karena suasana masih pandemi Covid-19. “Penanganan Covid-19 tentu lebih prioritas dibanding infrastruktur,” ucapnya.

Menurut H Oleh Soleh, siapa pun tidak bisa menutup mata soal keuangan pemerintah di semua tingkatan mengalami penurunan efek pandemi. Maka dari itu, dia berharap semua pihak bisa memahami kondisi tersebut. “Semua juga ingin pembangunan dilakukan seusai dengan perencanaan, tapi ini kan ada force majeure (keadaan memaksa) yaitu pandemi,” ucapnya.

Di samping itu, menurutnya penanganan Covid-19 secara maksimal saat ini jauh lebih penting. Ketika wabah ini benar-benar mereda, maka pembangunan bisa lebih dioptimalkan. “Mudah-mudahan pemulihan ekonomi bisa lebih dimaksimalkan ketika Covid-19 tertangani,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, refocusing Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pasalnya, Bankeu yang mengalami penyesuaian hampir semuanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).