Radartasik.com, JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menceritakan sedikit perdebatan yang terjadi dengan stafnya ketika membicarakan sejarah kementerian yang dipimpinnya itu.
Perdebatan itu dimulai ketika pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu ingin mengubah tagline Kementerian Agama (Kemenag), yakni ikhlas beramal.
Gus Yaqut mengatakan prinsip ikhlas tidak bisa disebutkan atau dituliskan, karena pelaksanaannya ada di dalam hati. Apabila ikhlas disampaikan keluar, maka ada motif timbal balik di dalamnya. Oleh karena itu, dia menginginkan tagline itu diubah.
"Namanya ikhlas dalam hati, ya, ini menunjukkan tidak ikhlas," kata dia di webinar internasional Hari Santri 2021 yang diselenggarakan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU).
Gus Yaqut mengaku usulannya itu menuai perdebatan dari salah satu stafnya. Mereka kemudian membicarakan tentang sejarah Kemenag.
Anak buah Yaqut menyebutkan berdirinya Kemenag merupakan hadiah pemerintah kepada umat Islam.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor itu pun mendengar seharusnya lembaga yang dipimpinnya itu bernama Kementerian Agama Islam.
"Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tetapi spesifik untuk NU," jelas dia.
Gus Yaqut menceritakan bahwa Kemenag muncul setelah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Menurut dia, juru damai Piagam Jakarta ialah KH Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Setahu itu, lahirlah Kemenag.
"Karena itu, wajar sekarang minta dirjen pesantren, banyak sekarang mengafirmasi pesantren itu, dan santri juga, jamiyah (jemaah, red) Nadhlatul Ulama. Saya kira wajar-wajar saja, tak ada yang salah," kata politikus PKB tersebut.
Namun demikian, Gus Yaqut menyadari adanya isu Kemenag mengafirmasi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama lainnya dalam konstitusi. Dia menjelaskan bahwa NU itu sebagai organisasi besar memang sejak dulu selalu melindungi mereka yang kecil.
"Itu sifat NU di mana-mana. Itu selalu melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian seluruh agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya. Tetapi justru menegaskan ke-NU-annya," tegas dia.
Pengurus MUI Pusat, Anwar Abbas