Radartasik.com — Kesempatan bertemu dengan Arif Rahman selaku Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, digunakan asosiasi travel umrah dan haji khusus untuk menyampaikan sejumlah keluhan. Terutama soal aturan karantina dan booster vaksin bagi jamaah umrah.
Pertemuan yang digelar di Kota Tangerang Selatan pada Kamis (21/10) itu mengambil tema membedah pelaksanaan umrah di masa pandemi. Para perwakilan asosiasi travel umrah dan haji khusus cukup antusias mengikutinya. Di antara asosiasi yang hadir adalah Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia.
Sekjen AMPUH, Wawan Suhada mengatakan persoalan utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah ketentuan karantina. Khususnya karantina ketika jamaah pulang umrah yang durasinya lima hari. Wawan berharap pemerintah membuat semacam gradasi atau pembedaan ketentuan karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri.
Dia mencontohkan, untuk kepulangan WNI dari negara-negara yang masih banyak kasus Covid-19, tidak masalah harus karantina selama lima hari. Dia mencontohkan di Inggris dan sekitarnya kasus harian Covid-19 mencapai 49 ribu. Sedangkan untuk negara yang kasus harian Covid-19 sudah terkendali, karantinanya tidak harus lima hari.
Wawan mengatakan Arab Saudi adalah negara dengan kasus harian Covid-19 yang sangat kecil. Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian di Saudi kurang dari 50 kasus.
“Jadi tidak bisa disamakan antara WNI baru datang dari Inggris dengan dari Saudi,” tegasnya.
Persoalan kedua yang dibahas dalam pertemuan itu adalah aturan vaksin booster Covid-19. Dia tetap berharap pemerintah memfasilitasi jamaah umrah untuk mendapatkan booster vaksin Covid-19. Dia mengakui bahwa stok vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini masih terbatas. Tetapi, bukan berarti keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah menjadi terhambat.
Arif Rahman selaku Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan keluhan para travel umrah itu memang harus dicarikan jalan keluar. Tetapi, dia menekankan ketika nanti pengiriman jamaah umrah sudah berjalan, semangat utamanya adalah memberangkatan jamaah dengan aman dan kesehatannya terjaga. Menurutnya ekosistem penyelenggaraan umrah harus dibangun sehingga bisa tetap memberangkatkan umrah dengan baik di tengah pandemi Covid-19.
Terkait dengan kebijakan karantina, Arif mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah tidak menerapkannya lagi. “Nah kalau problem di kita (pemerintah Indonesia, Red) masih ada karantina. Ini kan masih problem,” tuturnya.
Dia mengakui bahwa karantina atau isolasi dalam rangka pemberangkatan jamaah umrah itu berkaitan dengan aspek kesehatan. Apalagi saat ini masih ada bayang-bayang gelombang ketiga penularan Covid-19. Namun, dia menekankan aspirasi dari travel umrah supaya kebijakan karantina ditinjau ulang tetap perlu dikaji bersama.
Arif menyampaikan hasil pertemuan dengan travel umrah tersebut akan dibuat dalam bentuk memo untuk disampaikan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Harapannya bisa dibuat forum koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan umrah. Kemudian dirumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis keberangkatan umrah di masa pandemi.
Dia juga menyampaikan ke depan dalam ekosistem penyelenggaraan umrah maupun haji, peran teknologi digital tidak bisa dipisahkan. Arif mengatakan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan umrah bisa menekan potensi-potensi permasalah. Seperti kasus gagal berangkat, tiket tidak tersedia, dan sejenisnya.(jpg)