Radartasik.com — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad mengatakan rasio kenaikan harga Pupuk sudah di atas ambang normal, bahkan dianggap sudah sangat tidak terkontrol.
Sejumlah petani sawit pun mengeluhkan dan kelabakan dengan tingginya harga pupuk sepanjang enam bulan terakhir. Akibatnya, biaya produksi ikut membengkak, kendati harga tandan buah segar (TBS) sawit sedang naik namun petani tidak bisa merasakannya.
Laporan dari petani sawit di 26 Provinsi penghasil Sawit, bahwa kenaikan harga pupuk ini merata baik NPK dan tunggal. Kalau harga pupuk tidak terkendali, biaya produksi dipastikan naik signifikan.
Achmad pun mengaku prihatin dengan kondisi miris dan yang dirasakan oleh petani. Apa lagi kata dia, Riau merupakan salah satu dari tujuh provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
“Riau merupakan provinsi terluas sawitnya 4,172 juta Ha dari total 16,381 juta hektar se Indonesia. Dengan kondisi ini tentunya Pemerintah harus mengevaluasi harga pupuk yg tidak beraturan kenaikan harganya,” kata Achmad dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin, (18/10).
Menurutnya, penjualan pupuk tidak hanya terkait ke ketersediaan tapi juga keterjangkauan dan berharap Pupuk Indonesia menjadi penyeimbang, bukan malah pemicu naiknya pupuk secara nasional. Faktanya Pupuk dari Produsen BUMN ini lebih tinggi kenaikannya dibandingkan Non BUMN.
“Saya menyampaikan kenaikan harga pupuk sebaiknya seimbang dengan kenaikan harga TBS, jangan pula melampaui rasio kenaikan harga TBS saat ini. Pupuk itu sangat penting bagi Pekebun jangan malah menjadi beban karna pupuk itu pemicu produksi bukan penghambat produksi,” katanya.
Achmad juga menyebut, kenaikan ini terjadi untuk harga pupuk loco gudang seperti terjadi di Riau. Contohnya, harga pupuk NPK Pelangi Pupuk Kaltim (BUMN) naik 72 persen dari Rp 5.5490/kg menjadi Rp 7500/kg. Begitupula pupuk NPK Mahkota Wilmar naik sekitar 69 persen dari Rp 5.400/kg menjadi Rp 7790/kg