Radartasik.com, JAKARTA — Sekretariat Presiden mengunggah video pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para direktur utama BUMN melalui kanal YouTube, Sabtu (16/10/2021).
Pertemuan secara fisik dan daring itu diselenggarakan di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021).
Dalam kesempatan itu, Jokowi tampak menegur direksi PLN dan Menteri BUMN Erick Thohir. Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan BUMN tentang pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar.
Dia menyebut para direktur utama perusahaan milik negara itu merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global.
”Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kami bangun ini adalah profesionalisme,” kata Jokowi kepada para dirut BUMN.
Eks gubernur DKI Jakarta itu meminta kepada para direktur utama BUMN tidak lagi berbelit-belit mengenai perizinan. Presiden menginginkan sebuah kultur kerja yang lebih sederhana di perusahaan pelat merah.
Jokowi mencontohkan perizinan untuk pembangkit listrik yang sangat berbelit-belit dan kompleks. Dia menyebut terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.
Dia menyebut waktu yang diperlukan mencari semua izin itu bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun bahkan ada yang tujuh tahun.
”Ada yang tujuh tahun, mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh, misalnya, di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” tutur Presiden.
Mantan wali kota Surakarta itu mengingatkan kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.
”Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” ujar dia.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada para direksi BUMN untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko.
Suami Iriana itu juga menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi pendanaan atau fasilitas kepada perusahaan BUMN yang dalam kondisi menurun.
”Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” tegas presiden. (tan/jpnn)