Radartasik.com, JAKARTA — Penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo, pada Rabu (13/10/2021) kemarin menuai beragam tanggapan dari tokoh politik. Salah satunya oleh Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha.
Dia menyebut penunjukkan ketua umum PDI Perjuangam (PDIP) itu sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN itu berhasil memecahkan rekor dunia. Di mana pimpinan sebuah partai politik memimpin badan riset negara.
“Selamat kpd profesor Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Memecahkan rekor dunia, utk pertama kali ketua partai pimpin badan riset,” kata Abdillah Toha dikutip dari akun Twitternya @AT_AbdillahToha, Kamis (14/10/2021).
Tak sampai di situ, politisi yang dikenal kritis ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu pun berdoa agar bangsa Indonesia dalam lindungan Tuhan. “Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini,” harapnya.
Di bawah kendali Megawati, Abdillah berharap BRIN tak dipolitisasi. Terlebih untuk kepentingan PDI Perjuangan.
“Mudah2an ketua Dewan Pengarah yang baru tidak mengarahkan BRIN untuk inovasi mencari dana sebanyak2nya buat partai,” ungkapnya.
Sebelumnya, politisi PKS yang juga anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto juga buka suara soal penunjukkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN.
Mulyanto menilai langkah presiden itu dapat membuka peluang politisasi terhadap riset. “Kondisi ini, menurut saya, membuka lebar peluang politisasi riset,” kata Mulyanto, Rabu (13/10/2021).
Wakil ketua Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa para ahli sudah meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kebijakan menjadikan anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN.
Meski demikian, masukan tersebut tampaknya tak dihiraukan oleh Presiden Jokowi.
“Menurut saya, pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” ungkap Mulyanto.
Menjawab berbagai sindiran dan kritik atas keputusan Presiden Jokowi mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah langsung angkat suara dan melakukan pembelaan.
“Kami memantau adanya kritikan yang mempermasalahkan keputusan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengangkat dan melantik Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10/2021).
Basarah menjelaskan bahwa tugas Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
“Saya garis bawahi di sini adalah 'berpedoman pada nilai Pancasila'. Ini artinya pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila,” tegasnya.
PDIP justru mempertanyakan adanya anggapan bahwa pemerintah salah memilih Megawati menakhodai BRIN. Baca juga: Prof Megawati Jabat Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Politisasi Riset
“Apa yang salah jika Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu,” pungkas Basarah. (msn/dra/fajar)
Kategori :