Komponen MOT Butuh Produk Dalam dan Luar Negeri

radartasik.com, BUNGURSARI — Rencana pembangunan 5 ruang modular operating theatre (MOT) pada Gedung Tulip RSUD dr Soekardjo, membutuhkan sejumlah komponen yang mesti didatangkan dari luar maupun dalam negeri. Sebab, kamar bedah berteknologi tinggi itu memiliki standar tersendiri yang mesti dipenuhi.

Direktur RSUD dr Soekardjo, dr Wasisto Hidayat mengakui beberapa komponen dalam spesifikasi MOT, mesti didatangkan dari luar negeri. Sementara item lainnya bisa disediakan perusahaan dalam negeri yang memenuhi standar untuk spesifikasi pembangunan modular.

“Dari dalam negeri ada, dari luar negeri pun ada, komponen yang dibutuhkan dalam membangun MOT. Tetapi, sekarang beberapa itemnya sudah tersedia kok di dalam negeri, jadi kami rasa meski waktu sudah mepet akhir tahun bisa disiapkan, semoga,” kata Wasisto kepada Radar, usai menghadiri peresmian pembangunan di Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (8/10/2021).

Dia menjelaskan pembangunan MOT semula direncanakan 11 unit ruang bedah berteknologi tinggi itu didirikan di gedung tulip. Nyatanya setelah hasil review dan peninjauan, lantai 4 gedung tulip yang rencananya beberapa kamar operasi di lantai tersebut akan ditingkatkan menjadi MOT tidak direkomendasikan untuk dibangun tahun ini.

“Memang itu masa pemeliharaannya baru berakhir kemarin-kemarin, jadi tim peninjau saat me-review belum merekomendasikan itu didirikan tahun sekarang, sehingga hanya sekitar 5 kamar MOT saja yang kegiatannya dilelangkan,” jelasnya membeberkan.

Alhasil, lanjut dia, dari total pagu anggaran yang direncanakan senilai Rp 75 miliar, hanya tersisa Rp 33 miliaran saja untuk dilelangkan dan segera digarap di penghujung tahun ini.

Itu pun, lanjut dia, belum bisa dipastikan apakah bisa direalisasikan atau dibatalkan. “Dananya itu kan bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, saat ini Pemprov sedang meninjau kegiatan-kegiatan mana saja yang dibiayai mereka, yang bisa direfocusing. Jadi kita belum bisa pastikan juga itu terlaksana,” katanya.

Wasisto menceritakan pihaknya hanya diamanatkan oleh Pemkot Tasikmalaya untuk tetap melaksanakan lelang. Sebab, sesuai perencanaan awal, kegiatan pendirian MOT di rumah sakit berplat merah itu harus segera diproses agar Kota Resik memiliki kamar operasi kedap bakteri yang bisa melengkapi mutu layanan RSUD.

“Kami di rumah sakit diperintahkan agar segera melelang, tapi kalau seandainya dana dari provinsinya tidak turun, mungkin sebelum pemenang tendernya ditentukan, lelang akan kami cancel,” keluh Wasisto.

Ia tidak menampik MOT sudah saatnya hadir di Kota Tasikmalaya. Selain RSUD menjadi rujukan sejumlah daerah sekitar dalam menangani pasien, warga dalam kota pun tidak harus dirujuk ke Bandung dalam mendapat tindakan medis yang belum ada di daerah. ”Namun, kita juga tidak bisa memaksakan dan memahami, karena ini dananya bantuan keuangan dari provinsi,” tuturnya.

Sementara, kata dia, pihak provinsi mungkin tidak ingin terimbas defisit akibat kondisi pandemi, maka mereka sedang meninjau dan inventarisir kegiatan-kegiatan setiap daerah yang sekiranya bisa diefisiensi bahkan di-refocusing. ”Kita memang sudah butuhkan MOT, dalam peningkatan mutu layanan rumah sakit daerah, tapi kita berupaya semoga itu bisa tetap terlaksana,” harapnya memaparkan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, H Ivan Dicksan mengungkapkan alokasi bantuan senilai Rp 75 miliar yang diperuntukkan bagi pendirian 11 kamar kedap bakteri itu baru tuntas tahapan administrasi beberapa waktu ini.

Sehingga, kata dia, lelang pun baru diterbitkan seusai berkas yang diterima Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya lengkap. ”Kemarin sudah beberapa kali menempuh perbaikan administrasi, dan informasinya hari ini (kemarin, Red) sudah masuk ke bagian barang jasa untuk dilelangkan,” tuturnya kepada Radar, Kamis (7/10/2021).

Ivan menjelaskan pihaknya belum menerima informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait kegiatan mana saja yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi, yang akan dicancel. “Jadi kewajiban kita pemerintah daerah ya melaksanakan saja dulu, ketika berkas sudah lengkap dan siap, dilelangkan saja,” katanya.

Namun, lanjut dia, proyek yang akan dikerjakan terlebih dahulu senilai Rp 33 miliar itu sangat bergantung kepada kebijakan Pemprov, ketika ini dinilai dapat dirasionalkan untuk tidak dieksekusi tahun ini.

Dia berharap para peserta lelang memahami ketika kontrak otomatis dibatalkan. “Sekarang kita sedang kirim ke sana kegiatan-kegiatan yang bersumber dari banprov, nanti disortir dan mungkin dipertimbangkan dari sisi kemanfaatan, urjensi, mana yang dicancel atau dilanjutkan,” tutur dia.