Meski Lolos Seleksi, Dodo: Kadis Malas Nonjobkan Saja!

radartasik.com, INDIHIANG — DPRD Kota Tasikmalaya menyarankan Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menonjobkan kepala dinas (kadis), yang kinerjanya tak maksimal dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Terutama eselon II jebolan lelang jabatan yang sudah lolos dari tahapan seleksi, tetapi saat menjabat tidak memuaskan ekspektasi publik.

”Nah kita harap hasil assesment kemarin itu, muncul evaluasi supaya mereka yang terpilih karena open bidding, dimana menuangkan ide serta gagasan ketika mengikuti tes, namun saat ia dipilih dan bertugas tidak mampu melaksanakan apa yang ditargetkan, baiknya di nonjobkan saja,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada kepada Radar, Senin (4/10/2021).

Dia menjelaskan sederet kepala dinas lulusan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang sudah berlangsung dua angkatan, mestinya menghasilkan figur-figur yang bisa memuaskan harapan.

Apalagi, lanjut Dodo, mereka terpilih setelah menuangkan ide dan gagasan masing-masing, kemudian ditarget capaian kinerjanya untuk melakukan evaluasi atau mengakselerasi pelayanan bidangnya masing-masing dengan prima.

”Karena dipindahkan ke dinas yang tidak begitu strategis pun kemungkinan kinerjanya tidak ada perubahan signifikan. Dia saat lolos mengikuti serangkaian tahapan tes saja, belum bisa mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, apalagi bekerja di urusan lain, ini kaitan reward dan punishment,” tegas Ketua Fraksi PDI-P tersebut.

Dodo menjelaskan evaluasi pejabat eselon II bukan berarti harus dipindahkan ke dinas lain. Ketika dalam mengerjakan tugasnya selama menjabat pucuk pimpinan suatu instansi masih belum mampu, baiknya di-refresh terlebih dahulu di posisi-posisi nonjob.

“Kalau tak mencapai target yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, otomatis si kepala dinas harus dievaluasi. Kita lihat banyak kondisi eselon II belum sesuai ekspektasi, itu jadi bahan sorotan kami terutama hasil open bidding mayoritasnya belum menunjukkan hal-hal menonjol apalagi inovatif,” paparnya.

Menurut dia, sejumlah posisi jabatan yang saat ini mengalami kekosongan, baiknya di Plt-kan saja. Sebelum diisi, kecuali pengisian dilakukan melalui open bidding. Ketimbang diisi pejabat-pejabat yang di dinasnya masih menuai persoalan, dan cenderung kinerjanya tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan urusan masyarakat.

“Membiayai rangkaian seleksi jabatan itu, anggaran yang dikeluarkan daerah tidak sedikit. Maka saat hasil evaluasi, kinerjanya tidak sesuai, baiknya tidak dipindah tapi di-nonjob saja daripada dipindah dan tetap tidak membuahkan dampak signifikan, pertimbangkan rasionalitas itu,” harapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya lainnya, H Ajat Sudrajat memiliki prinsip yang sama. Ia memandang sejumlah pejabat hasil open bidding baik angkatan pertama maupun kedua, kinerjanya yang sesuai dengan harapan baru beberapa orang saja.

“Tidak semua muncul hasil open bidding itu, banyak janji mereka yang tertuang dalam karya ilmiah saat seleksi tapi tidak terealisasi saat menjabat,” keluhnya.

Ketua Fraksi PPP tersebut menilai dari sejumlah mitra kerja yang bersentuhan dengan komisi I, ia menilai Diskominfo, Satpol PP, BPKAD belum menunjukkan progres inovatif. Tidak cepat merespons keluhan publik, dan terkesan masih menumpukan pekerjaan masing-masing.

”Perlu evaluasi dan penambahan kapasitas mereka kembali, ketika ingin diberdayakan kembali atau digeser ke tempat lain. Karena banyak yang tidak sesuai ekspektasi, minimal pertanggungjawabkan apa yang ia tulis atau sampaikan saat open bidding,” keluh Ajat.

Dia tidak menampik ada sejumlah pejabat eselon II yang daya manajerialnya sudah cukup mumpuni. Ia pun enggan mengabsen satu persatu pejabat yang mesti digeser wali kota, namun secara umum mayoritas perlu dilakukan evaluasi.

“Kinerja seolah ngoyo setelah jadi eselon II, itu yang tidak kami harapkan. Tuangkan gairah setelah terpilih dan diamanatkan menjabat pimpinan OPD itu, untuk melayani dan mendorong kemajuan daerah,” harap Ajat.