Radartasik, Turki telah menawarkan untuk mengevakuasi pejuang Ukraina dan warga sipil dari pabrik baja Azovstal yang terkepung di Mariupol, kata penasihat utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin kepada Reuters.
Saat ini hanya pejuang dari resimen Azov dan beberapa unit militer Ukraina yang tetap berada di dalam fasilitas tersebut. Pekan lalu, baik Rusia maupun Ukraina mengatakan evakuasi warga sipil dari kompleks industri yang luas itu telah selesai.
Di bawah skema Turki, para pejuang dan warga sipil yang terluka akan dibawa dari pabrik melalui darat ke pelabuhan Berdyansk di Ukraina yang dikendalikan oleh pasukan Rusia, dan kemudian dikirim ke Istanbul. Kalin tidak menjelaskan mengapa pengalihan lahan diperlukan mengingat Mariupol memiliki pelabuhan sendiri yang besar.
“Jika bisa dilakukan seperti itu, kami senang melakukannya. Kami siap. Bahkan kapal kami siap untuk pergi dan membawa tentara yang terluka dan warga sipil lainnya ke Turki, ” kata Kalin, menambahkan bahwa rencana itu mungkin masih terwujud. “Itu mungkin terjadi, ya. Saya percaya itu mungkin terjadi.”
Pasukan Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja telah berulang kali mendesak para pemimpin asing, termasuk Presiden Turki Erdogan, untuk membantu mereka keluar. Namun, mereka telah bersumpah untuk terus berjuang, menolak untuk menyerah kepada pasukan Rusia dan Republik Rakyat Donetsk serta menyebut hasil seperti itu "hadiah untuk musuh".
Sementara itu Turki tidak berusaha untuk langsung menolak permintaan Swedia dan Finlandia untuk menjadi anggita NATO yang dipimpin AS menurut Ibrahim Kalin, ia mengingatkan tentang organisasi yang dianggapnya "teroris" yang beroperasi di negara-negara itu harus lebih dulu ditangani.
“Kami tidak menutup pintu. Tapi pada dasarnya kami mengangkat masalah ini sebagai masalah keamanan nasional Turki,” jelas Kalin dikutip dari Russian Today.
Pejabat itu lebih lanjut menguraikan posisi yang disuarakan oleh Erdogan ketika presiden mengatakan Ankara tidak dapat mendukung tawaran Finlandia dan Swedia, yang menjadi “wisma untuk organisasi teroris.” DIketahui untuk memasuki NATO, calon Negara yang dilantik harus mendapatkan dukungan dari semua anggota yang ada.
Kalin menjelaskan bahwa Ankara sangat prihatin dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang diakui sebagai organisasi teroris di Turki: “Yang perlu dilakukan jelas, mereka harus berhenti membiarkan media, kegiatan, organisasi, individu dan jenis kehadiran PKK lainnya… ada di negara-negara itu. Tentu saja kami ingin berdiskusi, bernegosiasi dengan rekan-rekan Swedia.
BACA JUGA: Koridor Kemanusiaan Untuk Warga Sipil Dari Mariupol Kembali Gagal
PKK telah menjadi musuh bebuyutan Ankara selama beberapa dekade, kelompok itu melancarkan pemberontakan berintensitas rendah di daerah-daerah berpenduduk Kurdi di tenggara negara itu.
Pihak berwenang Turki juga menganggap milisi pimpinan Kurdi di negara tetangga Irak dan Suriah, termasuk Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS sebagai cabang dari PKK dan memperlakukan mereka sebagai “teroris” juga.
Turki telah berulang kali melancarkan serangan ke negara-negara tetangga untuk memerangi militan Kurdi selama beberapa tahun terakhir.