Penataan Pusat Kota Tasik Tak Mustahil, Noves: Yusuf Harus Jeli Kinerja Pegawai

radartasik.com, CIHIDEUNG — Penataan kawasan pusat kota tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Perlu tim lintas sektoral yang berkompetensi dan bertanggung jawab untuk merealisasikan.

Hal itu diungkapkan salah seorang tokoh Kota Tasikmalaya H Noves Narayana yang mengatakan penataan pusat kota bukan sebuah kemustahilan. Jalan Cihideung yang sebelumnya kumuh pun sudah berubah ketika ditangani secara serius. “Buktinya Cihideung bisa terealisasi sesuai harapan masyarakat,” ucapnya kepada Radar, Kamis (30/9/2021).

Namun proses yang ditempuh bukan hal yang sederhana dan perlu kekompakan OPD dalam pelaksanaannya. Ketika ada pegawai atau OPD yang leha-leha, maka akan mengganggu upaya penataA­an tersebut. “Harus ada kerja saA­ma dan keA­kompakan di tubuh peA­merintah senA­diri,” ucapA­nya.

Dalam hal ini Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf harus jeli dalam melihat kinerja pegawai. Harus dipastikan penataan itu dilakukan oleh tim yang betul-betul punya tanggung jawab. “Punya tanggung jawab dan kompetensi di bidangnya,” terangnya.

Dia pun mengingatkan kepada para birokrat bahwa penataan pusat kota ini memang keinginan dan janji politik wali kota. Namun pada prinsipnya, kondisi pusat kota yang tertata adalah impian masyarakat.

“Hakikatnya bukan sekadar keinginan wali kota, tapi itu representasi keinginan publik,” ucapnya.

Untuk itu, tidak perlu ada pesimisme termasuk rasa tidak percaya kepada pemerintah. Karena optimisme dan dukungan dari masyarakat juga diperlukan untuk menyukseskan penataan. “Justru pemerintahnya harus terus didorong untuk bekerja secara maksimal,” ucapnya.

Sebelumnya, Inisiator Forum Peduli Cihideung Kepler Sianturi menyebutkan penataan kawasan Cihideung saja, Pemkot harus banyak diberikan dorongan publik. Padahal itu sudah menjadi kewajiban dalam menata kota dan membuat masyarakat nyaman. “Coba kalau tidak didorong, menurut saya Cihideung masih kumuh,” ucapnya.

Di samping itu, tertatanya kawasan Cihideung seharusnya menjadi pilot project untuk menata pusat kota. Namun cukup disesalkan upaya pengawasan Pemkot terbilang minim sehingga Cihideung perlahan mulai kembali menuju kekumuhan. “Kita lihat sudah mulai ada PKL baru yang masuk, tapi pemerintah seolah enggak mau repot ngurusin,” ucapnya.

Dari hal itu, wajar jika rencana penataan kawasan pusat kota sulit dipercaya. Jika pun memang terealisasi, hal itu tidak akan bertahan lama dan akan kembali semrawut. “Bagaimana mau dipercaya, faktanya seperti ini,” terangnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi mengatakan basis data merupakan dasar untuk merumuskan kebijakan. Hal ini berlaku juga dalam penataan kawasan pusat Kota. “Segala kebijakan itu kan harus didasari dengan data,” ucapnya kepada Radar.

Ketika data tersebut belum dimiliki, menurutnya penataan tidak bisa dilaksanakan. Jika dipaksakan pun akan banyak persoalan yang muncul dalam penerapannya. “Bukan hanya di HZ Mustofa saja, di mana pun harus ada datanya,” ucapnya. CIHIDEUNG — Penataan kawasan pusat kota tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Perlu tim lintas sektoral yang berkompetensi dan bertanggung jawab untuk merealisasikan.

Hal itu diungkapkan salah seorang tokoh Kota Tasikmalaya H Noves Narayana yang mengatakan penataan pusat kota bukan sebuah kemustahilan. Jalan Cihideung yang sebelumnya kumuh pun sudah berubah ketika ditangani secara serius. “Buktinya Cihideung bisa terealisasi sesuai harapan masyarakat,” ucapnya kepada Radar, Kamis (30/9/2021).

Namun proses yang ditempuh bukan hal yang sederhana dan perlu kekompakan OPD dalam pelaksanaannya. Ketika ada pegawai atau OPD yang leha-leha, maka akan mengganggu upaya penataA­an tersebut. “Harus ada kerja saA­ma dan keA­kompakan di tubuh peA­merintah senA­diri,” ucapA­nya.

Dalam hal ini Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf harus jeli dalam melihat kinerja pegawai. Harus dipastikan penataan itu dilakukan oleh tim yang betul-betul punya tanggung jawab. “Punya tanggung jawab dan kompetensi di bidangnya,” terangnya.

Dia pun mengingatkan kepada para birokrat bahwa penataan pusat kota ini memang keinginan dan janji politik wali kota. Namun pada prinsipnya, kondisi pusat kota yang tertata adalah impian masyarakat.