Radartasik, PANGANDARAN – Sejumlah nelayan di Kabupaten Pangandaran menuntut agar penangkapan benih baby lobster (BBL) segera dilegalkan.
Tuntutan itu disampaikan saat audiensi mengenai Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di KUD Minapari.
Pada sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran tersebut sempat terjadi kericuhan. Teriakan sejumlah nelayan meminta legalisasi penangkapan BBL dikabulkan.
Salah seorang nelayan Bojongsalawe Imun (50) mengatakan, sepinya tangkapan ikan memaksa mereka untuk menangkap benih baby lobster. “Sekarang ikan lagi nggak ada, ya kami terpaksa cari baby lobster saja,” katanya, Kamis (12/5/2022).
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Dedi Surachman mengatakan, selain legalisasi penangkan BBL, tuntutan yang dilayangkan nelayan di antaranya hasil tangkapan BBL bisa masuk TPI. Selanjutnya nelayan dari luar daerah tidak masuk ke Pangandaran untuk menangkap BBL.
“Jadi ini lanjutan sosialisasi yang kemarin. Kita undang dari KUD, Rukun Nelayan dan perwakilan para nelayan. Mereka menyampaikan aspirasi yang harus kita dengar dan fasilitasi,” katanya kepada wartawan.
Dirinya membenarkan salah satu tuntutan dari nelayan adalah melegalkan penangkapan benih baby lobster. “Tapi secara aturan dari permen tersebut bahwa yang dibolehkan itu menangkap BBL untuk budidaya. Sementara di kita tidak ada yang budidaya BBL,” jelasnya.
Pihaknya menyampaikan keinginan tersebut akan berbenturan dengan aturan yang ada. “Kami sampaikan agar tidak ke arah sana (melegalkan penangkapan baby lobster, Red), tapi tetap menangkap ikan biasa saja,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan tidak bisa mengabulkan tuntutan tersebut.
“Karena itu merupakan kewenangan menteri,” jelasnya. Ia mempersilalkan nelayan menyampaikan tuntutan itu ke kementerian. (den)