radartasik.com, INDIHIANG — Menjelang pergeseran sejumlah kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Para wakil rakyat dan pengamat berharap Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menyusun kabinetnya seideal mungkin. Menempatkan para pimpinan instansi sesuai kompetensi dan kemampuan, dalam menuntaskan janji politik di sisa masa jabatan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat mengaku sepakat rencana Pemkot akan menggeser sejumlah eselon II, sebelum Oktober mendatang menggelar lelang jabatan untuk mengisi sisa kekosongan. Menurut dia, Yusuf mesti melinierkan kompetensi para bawahannya di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), supaya siap bekerja menyicil sisa utang politik yang dijanjikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dia mengatakan deretan pejabat di era H Muhammad Yusuf mesti relevan, antara jabatan yang dipegang dengan disiplin ilmu yang dimiliki para pejabat. Sebab, sisa waktu satu tahun dua bulan tidak akan terasa ketika kepala daerah dituntut menyelesaikan janji politik serta menjaga kelangsungan daerah di masa pandemi Covid-19. “Untuk mengejar janji politik, hanya tersisa efektif satu tahun saja. Wali kota harus berlari secara progresif, maka bawahannya mesti menerjemahkan itu dengan teliti agar janji terealisasi. Jangan asal comot, apalagi sampai ada pesanan atau titipan, ke sampingkan dulu hal itu, karena tugas wali kota sekarang berat,” papar Anang menganalisa.
Namun, Politisi Demokrat ini meyakini Yusuf tidak bakal sembarangan dalam menempatkan orang.
Menimbang kredibilitas para bawahannya seAsuai kemampuan dan komApetensinya. Terlihat dari siAkap dan gelagat Yusuf yang tidak neko-neko dan konsen bertugas.
“Kelihatannya sudah tidak ada lagi unsur-unsur kepentingan, profesional saja lah memang kita lihat juga Pak Yusuf tidak ada gelagat mengarah ke sana (mengutamakan kepentingan, Red),” prediksinya.
Pihaknya mendorong Yusuf segera melakukan pengisian jajaran kepala dinas yang dijabat pelaksana tugas (Plt). Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sudah dibahas setengah jalan, dimana dinas-dinas strategis yang mengemban tugas mendorong visi misi wali kota harus merealisasikan sejumlah program yang mengkatrol capaian kinerja.
Terpisah, Pengamat Sosial Pemerintahan Asep M Tamam mengakui kerja berat dan keras menjadi konsekuensi Yusuf menjabat pucuk pimpinan di Pemkot sendirian. Tanpa adanya pendamping dalam menakhodai Pemkot, Yusuf mesti memilih jajaran kepala dinas yang siap bekerja ekstra.
”Sekarang kekosongan di dinas-dinas otomatis mengganggu profesionalitas dan kinerja layanan publik. Mesti cepat, kemudian penempatan figur-figurnya diharapkan juga tepat,” katanya.
Asep mendeskripsikan kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri di tengah janji politik kepala daerah yang mesti dituntaskan Yusuf seorang. Otomatis, dalam menyusun kabinet, mesti profesional dalam artian tidak menitikberatkan aspek politis, apalagi bisikan dan titipan. “Profesional di sini berarti right man on the right place. Pak Yusuf saya kira tidak ada waktu untuk 'bermain' di ranah itu, sebab ia bekerja tanpa pendamping, menuntaskan jabatan dengan segudang persoalan di penghujung periode,” analisis Dosen Institut Agama Cipasung Tasikmalaya tersebut.
Selain itu, Yusuf mesti memilih pejabat secara profesional, juga diharapkan bisa memilah para kepala dinas yang dinilai loyal. Tidak sekadar mengerjakan tugas yang dibebankan, melainkan turut andil menyukseskan pekerjaan yang diamanatkan pimpinan, dan tertuang pada target pencapaian daerah di akhir periode Yusuf.
“Maka, mesti dijabat profesional dan loyal. Patuh terhadap H Yusuf, supaya tak ragu mengebut pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan,” kata Asep.