radartasik.com, BUNGURSARI — Sejumlah kegiatan pembangunan pemeArintah yang mestinya suAdah dilaksanakan, masih terAtunda lantaran proses adAministrasi. Salah satunya kegiatan pembangunan modular operating theatre (MOT) di RSUD dr Soekardjo senilai Rp 75 miliar.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya Budi Martanova menuturkan berdasarkan informasi, berkas rencana pengadaan kegiatan bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat itu tengah di-review Inspektorat.
Beberapa waktu lalu sebetulnya masih dilakukan peninjauan tersebut, namun harus dikembalikan ke RSUD lantaran sejumlah administrasi yang mesti dilengkapi.
“Informasinya seperti itu, sekarang sudah berproses kembali review-nya di Inspektorat, ketika sudah lengkap pasti segera ditayangkan lelangnya,” kata Budi kepada Radar, Jumat (17/9/2021).
Berbeda dengan pendirian gedung poliklinik yang juga kegiatannya dilaksanakan di rumah sakit.
Sejak 7 September 2021, proyek dengan anggaran sebesar Rp 33 miliar itu sudah dilelangkan dan segera dilaksanakan. “Kalau untuk gedung poli-nya sudah. Memang itu lebih cepat dan kita juga apa yang sudah duluan tuntas di-review segala macamnya, segera kita tayangkan untuk dilelangkan,” jelas Budi.
Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya itu mengungkapkan selain kendala percepatan kegiatan menunggu proses administrasi dari dinas-dinas yang memiliki program. Pihaknya pun disibukkan menangani pengadaan barang dan jasa lain se-Kota Tasikmalaya.
“Berdasarkan kebutuhan yang dipersyaratkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Menpan RB, kebutuhan personel pokja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu sebanyak 28 orang, sementara yang kita miliki sampai Juli lalu hanya 5 orang,” kata dia.
Ia mengakui keterbatasan itu cukup membuat bagian barang dan jasa kewalahan. Terutama di saat lelang kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana 5 personel mesti mengelola kurang lebih 14 ribu kegiatan baik tender maupun non tender, sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) per 31 Desember 2020. “Kegiatan itu pun baik dikerjakan penyedia mau pun swakelola, kita yang mengelola proses pengadaannya,” ceritanya memaparkan.
Seperti Pembangunan Instalasi Farmasi, Revitalisasi Pasar Pancasila, termasuk kegiatan lanjutan Jalan Lingkar Utara. “Yang baru-baru ini kita tayangkan lelangnya dari 10 kegiatan tersebut yakni Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD, dan tersisa MOT saja yang masih berproses administrasinya,” kata dia.
Namun, lanjut Budi, per 1 Agustus lalu pihaknya mendapat tambahan 5 personel untuk bertugas di Pokja ULP. Sampai awal September lalu, kelima tambahan SDM tersebut tuntas mengikuti pelatihan dan penyesuaian dalam melaksanakan tugas sesuai sistem sesuai standar LKPP.
“Maka September ini mereka sebetulnya baru bertugas dengan efektif. Semoga kegiatan Pemkot bisa kita laksanakan pengadaannya secara bertahap,” harap Budi.
Kepala Sub Bagian LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya Ferry Arif menuturkan MOT merupakan satu dari sepuluh program prioritas yang masuk pada dalam monitoring centre for prevention (MCP) Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana salah satu kegiatan dengan nilai besar dan strategis dalam kegiatan pembangunan Pemkot tahun ini.
“Ini salah satu program dari 10 kegiatan yang prioritas, maka kegiatan ini harus menempuh proses review dari ULP, Inspektorat dan juga BPKP sesuai amanat Korsupgah KPK,” papar Ferry.
Dia menambahkan sembilan program strategis lainnya tuntas dilaksanakan review dan dilelangkan, bahkan mayoritas sudah dilaksanakan pembangunan fisiknya.
JANGAN MENGENDUR
Kategori :