radartasik.com, TASIK - Minimnya realisasi belanja modal (publik) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hingga September ini yang hanya mencapai Rp 9,5 juta, diprediksi akibat dampak ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin.
Hal itu diungkapkan Politisi Senior PPP Kabupaten Tasikmalaya Dr H Basuki Rahmat. Dia mengaku sudah memprediksi kondisi tersebut, dimana keterlambatan Pemkab Tasikmalaya mengakselerasi pembangunan merupakan dampak tidak adanya chemistry antara Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin.
“Meski beda ideologi, kalau urusan politik untuk membangun daerah kami kira bisa dilakukan, persoalannya tak ada political will dan komitmen untuk membangun kebersamaan,” tuturnya kepada Radar, saat ditemui di Jalan Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya, Selasa (7/9/2021).
Lelaki yang akrab disapa Uki itu menilai, perlu ada reaksi serius dari PPP menyikapi kondisi tersebut. Sebab, bukan sekadar disharmoni bupati dengan wakil bupati, tetapi tidak adanya chemistry keduanya sebagai kader PPP dan PDIP yang diamanatkan menjadi penyelenggara pemerintahan.
”Solusinya partai mesti turun tangan, paling tidak struktur tertinggi di atas daerah yakni DPW PPP dan DPD PDIP Jawa Barat, kalau pun tidak DPP masing-masing sekaligus. Mendamaikan kondisi ini, sebab sudah menjadi rahasia umum yang diketahui elite politik masing-masing di daerah,” papar mantan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tersebut.
Ia menceritakan chemistry yang tidak terbangun bukan sebatas tidak diajaknya Cecep dalam pembahasan anggaran atau kebijakan saja. Belakangan juga beredar adanya imbauan supaya ASN tidak perlu mengikuti rapat-rapat yang dipimpin wakil bupati, serta tidak diterimanya hak-hak sebagai wakil kepala daerah oleh Cecep.
“Itu sudah beredar ada imbauan seperti itu, tanpa ada klarifikasi kebenarannya. Kalau dibiarkan bisa dianggap benar, maka perlu diklirkan juga,” analisis Uki yang juga Dosen STAI Tasikmalaya itu.
Otomatis, lanjut dia, ketika wakil bupatinya dijegal atau dilarang berkomunikasi dengan para ASN, tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai mitra bupati di roda pemerintahan. Berkaca dari hal tersebut, lanjut dia, otomatis kondisi roda pemerintahan salah satunya penyerapan anggaran terjadi keterlambatan.
”Wakil bupati itu, selain pengawasan juga pengendalian. Tidak cuma memastikan rencana kegiatan pembangunan terlaksana atau tidak, tetapi saat ada kendali, di situ juga ia mencari solusi sebagai bentuk pengendalian,” tuturnya.
Ia menyimpulkan peran Cecep sebagai wakil bupati dikebiri oleh pasangannya sendiri. Tidak diberikan ruang dan kesempatan, bahkan fatalnya dilarang berkomunikasi dengan para bawahan. ”Di awal bulan keduanya dilantik, kami menemukan optimisme dimana Pak Cecep itu intens laksanakan monitoring, apel di dinas, turun ke lapangan jalankan fungsinya. Di tengah perjalanan hal itu redup, konon katanya dilarang. Ya sudah, kalau terus begini mundur saja Pak Cecep, lebih terhormat daripada dituduh tidak bekerja oleh masyarakat,” tegas Uki.
Dia menambahkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen dan jajaranya sebatas bawahan yang tentu patuh terhadap instruksi atau arahan pimpinannya. Ada pun pelaksanaan penyerapan anggaran yang tidak relevan dikala gaji ASN dan wakil rakyat berjalan tanpa kendala. Sementara belanja publik yang sudah jelas alokasinya, tetapi lambat digelontorkan, bukan sebatas kesalahan sekda dan aparatur lainnya.
“Kita juga berharap DPRD ambil langkah tegas dalam menekan laju pemerintahan berjalan ideal, kepentingan publik terganggu dengan serapan anggaran masih rendah. Baik menggunakan langkah politis kelembagaan mulai dari hak angket, ataupun interpelasi,” harapnya.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya belum mengetahui secara pasti terkait benar tidaknya Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin yang juga ketua DPC PPP tidak diajak dalam pembahasan realisasi anggaran tahun ini.
Kategori :