Realisasi Belanja Publik Minim, KH Atam: Hanya Dibahas Bupati & Sekda Kabupaten Tasik

radartasik.com, TASIK - Minimnya realisasi anggaran belanja publik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang hanya sekitar Rp 9,5 juta, menarik atensi Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam MPd.

Kiai Atam menilai serapan APBD tahun 2021 saat ini sangat kurang baik. Bahkan pelaksanaannya pun kurang transparan dan terbuka. “Jadi Pak Bupati wajib mengoreksi hasil serapan anggaran ini, dengan duduk bersama memecahkan solusi dan kendalanya. Kalau sendiri-sendiri antara bupati dan sekda, tentu menimbulkan pertanyaan dari publik,” katanya kepada Radar, Senin (6/9/2021).

Menurut Kiai Atam, meski banyak anggaran terkena refocusing atau realokasi anggaran khususnya yang bersumber dari provinsi dan pusat. Bukan berarti anggaran belanja publik itu tidak diserap, justru agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Maka perlu dorongan pemerintah daerah sesegera mungkin menyerap anggaran belanja modal.

“Cuma yang saya tahu itu, banyak kolega yang memang berterima kasih atau apa kepada bupati. Dan hanya dibahas antara bupati bersama sekda sementara wakil bupati (Cecep Nurul Yakin, Red) tidak dibawa,” ungkapnya.

Kiai Atam pun langsung mempertanyakan siapa penasehat Bupati Tasikmalaya? Karena dirinya mengaku kesusahan melakukan komunikasi langsung dengan orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya itu.

”Siapa penasehat Pak Bupati?. Karena susah mau komunikasi dengan bupati, baik lewat whatsapps atau telepon. Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah, harus betul-betul bisa menyerap APBD dan dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran dengan baik,” paparnya mengingatkan.

Sebelumnya diberitakan, kondisi defisit keuangan miliaran rupiah yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tidak tergambarkan dalam realisasi keuangan pada laporan atas keuangan daerah semester pertama Tahun 2021.

Sebab berdasarkan data aktivitas keuangan Pemkab Tasikmalaya mulai Januari sampai Juni 2021, keuangan yang tercatat di kas daerah masih tersisa Rp 325.279.992.944 dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1,3 triliun. Ironisnya, sisa keuangan itu menyisakan realisasi belanja modal berupa jalan, jaringan dan irigasi yang realisasinya baru Rp 9,5 juta dengan persentase 0,0 persen.

Sementara sejak awal tahun sampai Juni 2021, Pemkab Tasikmalaya sudah merealisasikan gaji pegawai yang lancar tanpa hambatan sebesar Rp 633 miliar atau 41,7 persen. Belanja Hibah Rp 29,2 miliar atau 52,3 persen, dan belanja operasi barang dan jasa Rp 95 miliar atau 13,4 persen, kemudian Belanja Tidak Terduga Rp 10,4 miliar atau 41,7 persen.

“Dari realisasi kinerja keuangan Pemkab Tasikmalaya, mereka hanya gencar bergajian tanpa mengimbangi dengan kinerja. Salah satu variabelnya apa, yakni belanja modal yang serapannya masih nol, pada alokasi pembangunan jalan, jaringan dan irigasi yang mana itu dibutuhkan dan dirasakan langsung masyarakat dari sisi peningkatan infrastruktur,” ujar Pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Pusat Pendidikan Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman kepada Radar, Kamis (2/9/2021).

Kemudian, Pemkab Tasikmalaya juga terbilang rajin dan cepat merealisasikan belanja hibah yang hanya dinikmati segelintir pihak saja, bukan masyarakat secara luas. Dimana realisasi sampai Juni lalu, sudah menyentuh Rp 29,2 miliar atau 52,3 persen.

“Belanja yang banyak diserap justru hibah, menurut saya Pemkab Tasik terlihat gesit urusan ini. Bisa diasumsikan ini kaitan hutang budi politik atas urusan Pilkada tahun lalu, penerimanya kan tidak masyarakat secara umum melainkan elite-elite jaring politik saja, ini yang kami sayangkan,” kata Nandang.

Berkaca dari kondisi realisasi tersebut, pihak yang menderita sudah jelas masyarakat umum. Ketika Pemkab berleha-leha merealisasikan belanja modal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh publik, padahal dampaknya bisa menggerakan perekonomian di tengah sulitnya kondisi pandemi Covid-19.

“Di sisi lain, Pemkab memarkirkan Rp 325 miliar keuangan daerah di bank, sementara belanja-belanja yang bisa dirasakan publik contohnya jalan, jaringan dan irigasi realisasi baru Rp 9,5 juta atau 0,0 persen,” keluh Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen mengakui serapan gaji dan tunjangan kepala daerah baru 6,6 persen. Hal itu, dikaitkanmya dengan kondisi di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya,

“Kita dalam tahun berjalan ini banyak regulasi-regulasi dari pusat yang mengatur, kaitannya dengan perkembangan Covid-19,” kata Zen, kepada Radar di ruang kerjanya, Rabu (1/9/2021).