radartasik.com, TASIK — Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengaku sudah berulangkali mewarning Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait lambatnya realisasi belanja modal (publik).
“Kita sudah awasi, agar program pembangunan yang bersifat langsung dirasakan oleh masyarakat untuk segera diserap,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi saat ditemui Sabtu (4/9/2021).
“Kita langsung mengundang mitra kerja terkait. Sejak Juli kami sudah memintai laporan kinerja mereka selama satu semester dari awal tahun. Termasuk mengundang secara khusus rapat konsultasi dengan bupati dan sekda, yang kami bahas selalu kaitan serapan anggaran,” tutur politis Partai Gerindra itu.
Dia menceritakan dalam setiap pertemuan dan kesempatan rapat dengan eksekutif, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohammad Zen selalu menyatakan siap dan sedang memproses eksekusi anggaran belanja publik. Termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara keseluruhan, sudah diingatkan supaya tidak lambat pelaksanaan kegiatan di tengah masyarakat.
Namun, sayangnya dalam dokumen realisasi anggaran yang ia terima, kesiapan sekda dan jajaran dalam merealisasi percepatan belanja publik baru sebatas retorika.
”Ya ketika kita lihat realisasi, ternyata minim sekali bahkan nyaris tidak ada serapan selama satu semester awal untuk belanja masyarakat,” keluhnya.
Bahkan, lanjut dia, sejumlah komisi di DPRD sudah mendesak mitra kerja masing-masing mempercepat kegiatan. Terutama, di dinas tertentu yang proporsi belanja modalnya terbilang signifikan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
Asep menyayangkan ketika Pemkab Tasikmalaya tidak fair dalam membelanjakan anggaran pendapatan daerah. Dimana belanja bersifat rutinitas semisal alat tulis kantor (ATK), pengadaan internal dinas, serta fasilitas penunjang kinerja aparatur.
Sementara, masyarakat yang tengah terdampak pandemi Covid-19, membutuhkan stimulus agar ekonomi di berbagai segmentasi bergerak.
“Ironis kan, ini kaitannya anggaran yang bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat malah tersimpan di bank. Kalau pengadaan-pengadaan semacam itu, segelintir pihak saja yang ekonominya bergerak, warga kecil tidak merasakan hadirnya pembangunan,” papar Asep.
Sebelumnya diberitakan, kondisi defisit keuangan miliaran rupiah yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tidak tergambarkan dalam realisasi keuangan pada laporan atas keuangan daerah semester pertama Tahun 2021.
Pihaknya akan mengambil langkah tegas, ketika pola belanja publik Pemkab Tasikmalaya tidak mengalami progres signifikan. Terutama menyerap alokasi kegiatan untuk masyarakat luas, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan kegiatan lainnya.
”Kalau tak ada perkembangan, kita akan rembuk dengan DPRD secara kelembagaan. Melakukan sikap politis tertentu yang dibutuhkan agar belanja Pemkab fair,” tegas dia.
Sebab berdasarkan data aktivitas keuangan Pemkab Tasikmalaya mulai Januari sampai Juni 2021, keuangan yang tercatat di kas daerah masih tersisa Rp 325.279.992.944 dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1,3 triliun.
Kategori :