Radartasik.com, JAKARTA — Pasca beredarnya sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi di media sosial, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku langsung bergerak cepat menutup akses data pribadi pejabat-pejabat negara .
“Malam tadi kami (begitu) dapat info mengenai masalah ini. (Langsung bergerak) Sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat itu ditutup," kata Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri jumpa pers di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (03/09/2021).
Menariknya dalam jumpa pers tersebut, Budi mengaku bahwa tidak hanya nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Jokowi saja yang beredar tetapi ada beberapa pejabat lain yang turut diakses orang lain. Oleh karena itu, Menkes Budi pun mengambil tindakan menutup akses data pribadi sejumlah pejabat tersebut.
"Memang bukan hanya Pak Presiden saja, tetapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar. Kami menyadari itu, sekarang kami akan tutup," ujarnya.
Sementara itu di tempat terpisah Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menyayangkan data pribadi kepala negara di aplikasi Peduli Lindungi bisa tersebar luas.
"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa," kata Fadjroel saat dihubungi, Jumat (03/09/2021).
Fadjroel juga mengharapkan ada evaluasi dari pihak terkait mengenai perlindungan data. Sebab, pemerintah wajib merahasiakan data penduduk. "Termasuk melindungi data milik masyarakat," tegas dia.
Seperti diketahui sebelumnya, sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Jokowi dari aplikasi Peduli Lindungi tersebar di media sosial pada Kamis malam (02/09/2021). Pada unggahan yang beredar, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga NIK. Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terlihat jelas tanpa disensor oleh pengunggahnya.
Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Dari aktivitasnya, pengunggah dapat bebas mengakses sertifikat vaksin milik orang lain. Terbukti dia bisa memeriksa sertifikat vaksin Jokowi. (cr3/jpnn)