Pengelolaan Dana CSR Tak Transparan dan Belum Optimal

radartasik.com, INDIHIANG  — DPRD Kota Tasikmalaya meminta Pemkot segera mengoptimalkan corporate social responsibility (CSR) dari setiap perusahaan. Sebab, kondisi masyarakat yang serba sulit tidak cukup hanya dari intervensi pemerintah terutama hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos) dari pusat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya H Muhammad Rijal menjelaskan kondisi pengelolaan CSR saat ini masih belum optimal. Berdasarkan data Bappelitbangda, dari 446 perusahaan yang diharuskan melaksanakan CSR, baru 176 perusahaan saja yang mencatat dan melaporkan program sosialnya masing-masing ke pemerintah.

“Jadi kita lihat belum optimal, dan sekarang dikeluhkan sejumlah elemen masyarakat. Memang ini disayangkan sekali melihat geliat usaha di daerah meski pandemi banyak cabang-cabang perusahaan skala nasional bahkan internasional buka operasional di Kota Tasikmalaya,” tuturnya usai menerima audiensi di ruang rapat paripurna, Kamis (26/8/2021).

Menurut dia, saat ini di Kota Tasikmalaya belum ada geliat serius dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain sulitnya merekrut kepengurusan di dalamnya untuk aktif, juga banyak perwakilan perusahaan yang enggan berkecimpung di sana. Maka, sulit forum itu dikukuhkan untuk bergerak masif sebagai mitra pemerintah.

“Selain pihak perusahaan sulit diundang, keengganan untuk hadir bahkan mendatangkan perwakilan ke forum. Tentu itu jadi kendala serius, kami harap ini bisa direspons Plt wali kota ke depan agar bisa merangkul perusahaan yang ada sambil menyiapkan program apa saja yang dapat dibiayai oleh CSR,” analisisnya memaparkan.

Politisi yang juga pengusaha itu menuturkan jelang akhir tahun perusahaan mesti melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila Pemkot bisa penetrasi di momen tersebut, diharapkan bisa menggerakan kepedulian perusahaan supaya bisa diarahkan, lewat tawaran program atau menu kegiatan yang bisa dibiayai CSR perusahaan.

”Sebab, jangka waktu Plt wali kota tak lama setelah definitif. Kalau andalkan APBD semua terbatas karena refocusing, ini menjadi peluang mengelola non-APBD dan dirasakan publik secara langsung, menunjukan kinerja Pak Yusuf sebelum definitif dan setelah secara resmi menjadi wali kota,” kata Politisi PKS itu menyarankan.

Lain halnya dengan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam. Menurutnya pengelolaan CSR yang selama ini berjalan di Pemkot tidak transparan dan belum optimal. Perda CSR yang sudah berusia sekitar 6 tahun, nyatanya sebatas dokumen yang manfaatnya belum bisa dirasakan secara menyeluruh.

“Ya wajar saja perusahaan ada yang enggan join dengan pemerintah dalam mengelola CSR, jangan kan publik kami saja tak tahu itu digunakan seperti apa, pengelolaan bagaimana,” keluh Dede.

Politisi PKS itu menilai Pemkot yang kurang akuntabel, otomatis membuat perusahaan terutama berskala Nasional jera dalam bekerjasama. Baiknya, CSR yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan bisa dipampang ditengah masyarakat agar diketahui bersama.

“Imbasnya itu, perusahaan lain yang belum akan malu. Sebatas berusaha di daerah tanpa turut serta peduli dan membangun daerah tersebut,” tegasnya.

Dia menjelaskan di Tahun 2018 saja, anggaran CSR yang ada di Kota Resik apabila dinominalkan terkoreksi sekitar Rp 13,2 miliar. Pihaknya sudah beberapa kali meminta estimasi pendistribusian bantuan tersebut, tetapi tak kunjung mendapat penjelasan dari eksekutif.

“Harusnya kan punya target, tahun ini berapa, realisasi berapa, peruntukan untuk apa saja. Itu dipublikasi seluas mungkin supaya yang belum bisa minat ikut serta,” sarannya.

Ia menegaskan di kondisi pandemi Covid-19, diharapkan CSR yang dikeluarkan perusahaan bisa dikonsentrasikan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Supaya bisa turut mengcover kondisi masyarakat, dimana dari alokasi dana Covid-19 senilai Rp 75 miliar, tidak sepeser pun dianggarkan eksekutif untuk bantuan sosial.

“Itu yang kami sesalkan, Pemkot sudah tidak anggarkan JPS. Nah, kalau begitu mohon kelola CSR untuk konsentrasikan kesana,” ungkap Dede. (igi)