radartasik.com, TAWANG — Kegiatan pengadaan alat kesehatan dan infrastruktur di RSUD dr Soekardjo diharapkan tidak menambah ironi sosial di tengah masyarakat. Sebab, di musim serba sulit ini sensitivitas berbagai pihak mengatrol daya kritis berbagai elemen dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Seperti yang diutarakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam. Beberapa waktu lalu pihaknya mengevaluasi kinerja rumah sakit berplat merah, dimana tahun ini terdapat kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 156 miliar.
Menurut ia, saat evaluasi terakhir, pihak RSUD menyebut proses pengadaan seluruh kegiatan itu akan berproses lelang dalam waktu dekat. Meski saat dicek pihaknya belum menemukan informasi pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Mereka mengatakan sedang diproses untuk segera lelang, tapi belum kelihatan. Kita mendorong kalau ini mau dieksekusi mohon lakukan percepatan mengingat waktu tahun anggaran terus berangsur menjelang akhir tahun,” tuturnya.
Politisi PKS itu mengaku khawatir, kegiatan pengadaan alkes dan pembangunan semacam tidak terukur. Pihaknya sudah merekomendasikan supaya pelaksanaan tahapan pengadaan bisa ditempuh prosedural dan tertib, supaya tidak ada persoalan di kemudian hari.
“Sebab anggarannya signifikan, maka harus profesional jangan sampai prosedur ada yang terlewati, seperti kegiatan lain yang sudah-sudah,” tegas Dede.
Kemudian, lanjut dia, dari sisi waktu pelaksanaan harus diperhitungkan secara serius. Sebab, kegiatan yang bersumber dari anggaran murni tahun 2021 itu, belum terlihat progresnya sampai menjelang akhir Agustus ini.
“Termasuk harus diantisipasi, kegiatan-kegiatan berskala besar tentu akan menjadi sorotan publik, apalagi di situasi saat ini yang serba sulit,” keluhnya.
Otomatis, lanjut Dede, ketika alokasi infrastruktur dan proyek pengadaan berskala besar tidak berjalan sebagaimana mestinya bakal menjadi bulan-bulanan sorotan. Bahkan kritik keras dari beragam pihak, ketika aspek sosial tidak terperhatikan.
“Saya sudah tekankan, bahkan bersuara lantang ke eksekutif kenapa JPS tidak dianggarkan, ini ironi. Akan ditambah ironi ketika proyek-proyek besar itu malah berjalan tidak sesuai harapan,” khawatir Dede.
Terpisah, Koordinator Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi meminta proses pelaksanaan pengadaan alkes dan infrastruktur di RSUD tersebut bisa berjalan sesuai harapan. Selain dana yang dikucurkan bersumber dari pusat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Output kegiatan bernilai ratusan miliar itu untuk masyarakat yang melakukan pengobatan atau perawatan medis.
“Jadi ini harus diperhatikan dengan serius, silakan siapa pun pelaksanannya mohon ditempuh dengan tertib dan berjalan secara ideal,” harap dia.
Ia berpesan RSUD bisa mengawal serius proses pelaksanaannya. Termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya yang pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, turut andil dalam mengoordinatori kinerja rumah sakit.
Sebelumnya diberitakan, Direktur RSUD dr Soekardjo, dr H Wasisto Hidayat MKEs menjelaskan beberapa waktu lalu pihaknya rampung mengurug gedung poli lama di kompleks rumah sakit. Sehingga, dalam waktu dekat ini, rencananya dibangun gedung 3 lantai yang menyediakan layanan poli lengkap berbagai jenis kesehatan.
Kategori :