radartasik.com, JAKARTA — Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen (yoy), disebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang kuat sangat mungkin dicapai jika kasus Covid-19 dapat dikendalikan.
Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di awal pertengahan tahun 2021, menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk semakin memperkuat upaya pengendalian kasus penularan Covid-19, agar momentum pemulihan dapat kembali berlanjut.
Meskipun momentum pemulihan memberikan dasar untuk optimis, kata Sri Mulyani, Pemerintah menyadari perlunya kewaspadaan dan langkah antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi baik dari dinamika Covid-19 maupun faktor eksternal lainnya termasuk perkembangan geopolitik global. Hal ini yang menurutnya menjadi kunci perbaikan ekonomi di Indonesia.
“Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut secara komprehensif, Pemerintah memandang bahwa rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0— 5,5 persen di tahun 2022 merupakan asumsi yang potensial dapat dicapai. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan didukung langkah reformasi struktural yang terus dilakukan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja investasi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk menggunakan APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong peningkatan akses maupun kualitas kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat perlindungan sosial.
“APBN telah menunjukkan perannya sebagai instrumen counter cyclical dalam meredam dampak pandemi lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk kembali pulih,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan perlindungan sosial yang diperluas saat ini, juga berperan sangat penting terutama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan.