radartasik.com, TASIK — Meski situasi pandemi Covid-19 di Kota Tasikmalaya sudah mulai landai dan pembatasan kegiatan masyarakat cenderung melonggar. Keluhan soal ekonomi masyarakat, terutama bantuan sosial (bansos) yang digulirkan lewat berbagai pintu masih menyisakan nada sumbang.
Bagaimana tidak, di 18 kelurahan se-Kota Tasikmalaya saja, terindikasi sekitar 2.500 Kepala Keluarga (KK) tidak mendapatkan bantuan apapun. Padahal secara kriteria, mereka warga miskin yang dianggap layak mendapat bantuan, malah luput dari pendataan.
“Alhasil, mereka temukan sekitar 2.500 KK yang belum mendapat bantuan. Ini di 18 kelurahan saja, apabila jaringan mereka tersebar di 69 kelurahan, mungkin data warga yang layak terima bantuan tapi tak dapat, bisa lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan,” analisisnya kepada Radar, Senin (23/8/2021).
Dia menjelaskan SPRI mendapatkan data tersebut selama dua bulan terakhir melakukan pelacakan. Mereka yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu kader dan pegiat di lingkungan warga, menyisir wilayah masing-masing untuk mendata warga.
“Pekan lalu data itu sudah disampaikan dan di-ekspos ke Dinas Sosial (Dinsos). Nah, itu kita harap ada tindaklanjut ya, sebab di saat warga lain sudah dapat bantuan dari berbagai sumber, ternyata masih ada yang tidak tercover,” keluhnya.
Nandang menjelaskan dampak pandemi Covid-19 berimbas ke berbagai sektor. Kondisi warga yang dinyatakan pra sejahtera sekalipun, lanjutnya, ketika terdampak berbagai kebijakan dan ekses dari penanganan bisa berubah drastis dan menjadi warga miskin baru.
“Maka memang perlu koordinasi dan jaringan yang bisa mendata secara akurat. Sebab, kemarin saya lihat juga mereka yang tidak terdata itu sangat senang saat di datangi rekan-rekan SPRI yang hendak memperjuangkan mereka agar dapat bantuan. Nah, di situ kita pikir pentingnya data dan respons dinas yang cepat dalam mendorong mereka supaya bisa diperjuangkan,” papar dia.
“Supaya tidak ada lagi kecemburuan-kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Kemudian, warga yang layak dibantu tidak lagi terkendala hal teknis administratif seperti nomor induk kependudukan (NIK) atau prosedur formal lainnya,” harap dia.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman menjelaskan saat bantuan beras dari pusat, yang diperuntukkan bagi KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan melalui kantor pos sudah menyasar 118.855 KPM. Bantuan itu, kata dia, baru didistribusikan satu kali saja, berupa 10 kilogram beras terhadap masing-masing penerima.
Politisi PKS itu menceritakan beberapa waktu lalu dinas sudah melakukan koreksi sekitar 6 ribu data, dan tersisa 9 ribu data warga yang masih diproses dalam memastikan NIK ganda dan warga penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, kemudian masih muncul di database.
“Di situlah, kita sejak awal menekankan supaya pendataan bisa melibatkan RT/RW setempat agar akurasi data bisa diperoleh,” ungkap Dede.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hendra Budiman belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Sebelumnya diberitakan, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlangsung di Kota Tasikmalaya, berbagai bantuan pemerintah terus dikucurkan melalui bermacam program. Mayoritas diantaranya bantuan berupa beras, yang dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata pemerintah.
“Bantuan ini sudah tuntas didistribusikan mulai Juli lalu, kelanjutannya akan ada bantuan lagi atau tidak, kami belum mendapat informasi lengkap di daerah,” katanya kepada Radar, Jumat (20/8/2021).
Kategori :