radartasik.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk segera melakukan pembenahan tata kelola komoditas cabai. Hal itu sebagai langkah menekan laju impor pada saat produksi menurun dan melambungnya harga.
“Pemerintah perlu segera melakukan pembenahan tata kelola cabai agar tidak ada alasan untuk impor,” kata Anggota Komisi IV DPR Hermanto di Jakarta, Jumat (20/8/2021).
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai 34,38 juta dolar AS. Cabai diimpor dari India, Cina, Malaysia, Spanyol, dan Australia.
“Artinya, jika tata kelolanya baik, harga yang kurang kompetitif sepanjang 2020 itu menjadi indikator bahwa di tahun 2021 akan terjadi kelangkaan cabai,” ujarnya.
“Petani sangat sensitif terhadap harga. Saat harga di suatu komoditas strategis tidak menguntungkan maka petani akan beralih ke komoditas lain. Saat para petani pindah itu, harga komoditas strategis yang ditinggalkan tersebut merangkak naik,” sambungnya.
Indikator tersebut, lanjut Hermanto, hendaknya ditindaklanjuti oleh Kementan dengan meminta BUMN Pertanian untuk menanam komoditas strategis yang tidak ditanam lagi oleh petani tersebut, sehingga produksi cabai tetap cukup, harga tidak melambung dan tidak ada alasan untuk impor.
Menurut Kementerian Pertanian, penurunan produksi cabai karena ada penurunan luas tanam sebagai akibat dari harga yang kurang kompetitif sepanjang 2020.
Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sendiri mengalami inflasi sebesar 0,15 persen dengan andil 0,04 persen terhadap inflasi Juli 2021.
“Kalau dilihat komoditas yang paling dominan di kelompok ini terhadap sumbangan inflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,03 persen jadi kenaikan cabai rawit memiliki andil 0,03 persen,” kata Margo.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) memberikan subsidi untuk distribusi cabai rawit guna menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat mengakses pangan secara merata.
“Akhir pekan lalu kami bantu biaya distribusi cabai rawit dari Enrekang ke Samarinda,” kata Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementan Risfaheri. (fin)