Pemerintah Didesak Tunda Pembelajaran Tatap Muka

radartasik.com, JAKARTA - Kasus penularan Covid-19 masih tinggi di Indonesia. Karenanya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) harus menunda pembelajaran tatap muka.

Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 mendesak Kemendikbud Ristek menunda pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka hingga penularan Covid-19 terkendali. Angka positivity rate yang tinggi memunculkan kekhawatiran pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19.

“Dari Januari hingga Juli 2021, total laporan dari masyarakat yang melaporkan kegiatan belajar tatap muka ada 95 laporan di saat angka positivity rate mencapai 40 persen,” kata Relawan Lapor Covid-19 Diah Dwi Putri dalam siaran persnya, Minggu (1/8/2021).

Dijelaskannya, berdasarkan laporan yang masuk, masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan pemA­beA­lajaran secara tatap muka pada maA­sa pemberlakuan pembatasan keA­giatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4.

Laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka paling banyak masuk pada Juli 2021, di awal tahun ajaran 2021/2022. Ada 29 laporan yang masuk selama kurun itu.

“Ada laporan selama empat pekan berturut-turut dan di pekan keempat Juli laporannya paling banyak karena bertepatan dengan tahun ajaran baru yang bertepatan dengan PPKM skala 4 dan 3,” katanya.

Dari total 95 laporan yang masuk, ia menjelaskan, 17 persen di antaranya melaporkan bahwa sekolah penyelenggara kegiatan belajar taA­tap muka telah berstatus sebagai klaster penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Selain itu, ia melanjutkan, 52 persen sekolah dilaporkan tidak menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona, seperti tidak menerapkan ketentuan menjaga jarak, tidak melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan tidak meA­waA­jibkan peA­makaian masker dalam kegiatan di sekolah.

“Sisanya mereka lapor terkait kekhawatiran terhadap siswa yang belajar di sekolah tersebut,” katanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Lapor Covid-19 merekoA­menA­dasikan pemeA­rintah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka samA­pai peA­nuA­laran virus corona terA­kendali.

“Pembelajaran dilaA­kukan secara daA­ring di daerah deA­ngan tingkat peA­nularan tinggi. MeA­nurut WHO, positivity rates yang terkendali berA­ada pada angA­ka di bawah 5 persen dalam beberapa pekan,” katanya.

Selain itu, LaA­por Covid-19 mendorong pemerintah memperbaiki sistem penyelenggaraan pembelajaran dari jarak jauh via daring, termasuk menyiapkan pedoman pelaksanaan pembelajaran via daring yang efektif.

“Upgrade (tingkatkan) kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar daring,” katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah juga mesti memantau dan mengawasi kegiatan sekolah-sekolah di wilayahnya serta mengenakan sanksi tegas pada sekolah dan aparatur yang melanggar aturan. “Bukan hanya sebatas memberikan peringatan tanpa monitoring reguler,” katanya.

Ditambahkannya, pemerintah pusat dan daerah juga hendaknya menyampaikan informasi akurat mengenai kondisi penularan Covid-19 dan risiko penularan penyakit tersebut pada anak-anak agar orang tua murid bisa menjadikannya sebagai masukan dapat mengambil keputusan untuk membolehkan anak masuk sekolah. (gw/fin)