radartasik.com, CIHIDEUNG — Dampak Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung sejak awal Juli 2021, semakin menyulitkan perekonomian pedagang kecil. Seperti yang dikeluhkan salah seorang pedagang di Jalan Cihideung yang kondisinya semakin terpuruk, menyusul rencana pembongkaran lapak gerobak di jalur tersebut.
Pedagang pakaian di Jalan Cihideung, Tono Triono mengaku bingung di tengah kondisi dampak pandemi Covid-19 yang kian mencekik, nasib PKL di jalan tersebut semakin tidak menentu. Ia yang juga warga Kota Tasikmalaya asli, merasa seolah tidak adanya keadilan dan kepastian hukum.
Mengingat selama ini, pemkot hanya menyosialisasikan terhadap pengurus atau perwakilan pedagang saja tanpa memberi pemahaman utuh kepada seluruh warga yang beraktivitas di lokasi tersebut.
“Termasuk pada kondisi sekarang pun, kita harap ya ada solusi seperti apa. Sebab, jangan menunggu Tahun 2022 untuk penataan Cihideung, sekarang saja kami sudah kesulitan karena pandemi, apalagi mau persiapan ke depan bagaimana saat di sini akan ditata,” kata Tono mengeluhkan.
“Memang legawa saja ketika pemerintah sudah menginstruksikan, tapi ya kalau penataannya nanti tahun depan kenapa dari sekarang kita sudah mulai diotak-atik,” ujarnya saat menghubungi Radar, Rabu (28/7/2021).
Ia mengakui beberapa kali dinas melakukan sosialisasi, sayangnya informasi yang diterima tidak begitu utuh dan dipahami mendalam pedagang lain. Ditambah kondisi PPKM yang menyulitkan mereka dalam berusaha, semakin memperburuk kondisi perekonomiannya.
“Memang ada sosialisasi ke pengurus mungkin pemerintah terbatas pertemuan, tapi gimana pedagang biar paham utuh dan menyeluruh. Supaya ada kejelasan solusinya seperti apa kita kan juga masyarakat harus diberdayakan jangan ditipudaya,” tuturnya.
Pria yang juga Komandan Brigade Hizbullah Kota Tasikmalaya tersebut pun mendorong agar para wakil rakyat menuntaskan peraturan daerah (Perda) tentang PKL.
Dimana, sejak jauh hari sudah terdengung ke publik bahwa di Kota Resik bakal dibentuk regulasi yang mengatur pedagang secara komprehensif, supaya mereka memiliki kepastian hukum, perlindungan dan jaminan apabila sudah dituangkan ke dalam aturan.
“Kondisi pedagang saat ini, bagaimana ya, kadang kalau jual pakaian itu seminggu tidak laku. Sekalinya laku dapat uang Rp 100 ribu bukan keuntungan, tapi berikut modal jenisnya,” sambung dia.
Ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi atau kesempatan berusaha bagi para pedagang kecil yang diterpa serius dampak pandemi dan PPKM Darurat. Kemudian pemerintah bisa lebih komprehensif memberikan pemahaman kepada pedagang, yang notabene warga Kota Tasikmalaya.
“Kita juga ingin hak untuk diberdayakan, agar penataan yang dilakukan pemerintah, tidak berimbas kepada kesulitan kita mencari nafkah,” harap Tono.(igi)