radartasik.com, BALE KOTA - Forum Silaturahmi Umat Islam (FSUI) Tasikmalaya mendatangi Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (28/7/2021). Mereka menyampaikan sejumlah keluhan yang terjadi selama pandemi Covid-19.
Terlebih, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung hampir satu bulan ini menggerus aktivitas dan laju usaha masyarakat.
Sayangnya rencana dialog interaktif yang mengundang Ketua DPRD, Plt Wali Kota, Sekda, Kapolres, Dandim, Kepala Kemenag, MUI, serta sejumlah jajaran dinas di Pemkot, ituW berakhir penjadwalan ulang.
Sebab, undangan dialog yang diminta massa, tidak dihadiri satu pun unsur pejabat yang tertera pada undangan. Mereka memutuskan pemerintah mengundang balik forum tersebut, maksimal 2 kali 24 jam.
Koordinator FSUI, Agus Salim menjelaskan hampir dua tahun masyarakat sudah menilai dan mengevaluasi tentang pandemi yang terjadi. Mereka berinisiatif menyampaikan pendapatnya melalui diskusi dengan para pengambil kebijakan.
“Ada dua hal sebetulnya, yang ingin kita jelaskan ke jajaran pemerintah. Masyarakat sudah banyak berkorban kalau dihitung matematis, anggaran pribadi yang kita korbankan bisa mencapai triliunan selama pandemi terjadi,” kata dia usai audiensi di aula bale kota, Rabu (28/7/2021).
Forum yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu, mengaku khawatir amukan publik meruncing. Ketika kondisi kocek yang hampir habis, tapi kondisi daerah tak kunjung ada perubahan.
“Maka dari itu, kita ingin berdialog dengan bapak-bapak pemangku kebijakan. Sebab, kita sudah sama-sama berjuang, menahan diri bahkan berkorban kok progres-nya seolah tidak ada perkembangan,” katanya menjelaskan.
Kemudian, lanjut Agus, masyarakat sudah sama-sama berupaya menurunkan angka Covid-19 yang terjadi.
Sayangnya, Kota Resik ditetapkan sebagai zona merah, yang apabila dikalkulasi angka kematian yang terjadi akibat Covid-19 hanya 0,004 persen saja dari jumlah penduduk yang mencapai 800 ribu jiwa. Kontan hal itu masih bisa ditoleril sebagai takdir atau angka kematian yang wajar.
“Kami harap 2 Agustus Kota Tasikmalaya bebas dari Covid-19. PPKM lah, sudah tidak rasional, kinerja para satgas kami nilai sudah tidak sesuai koor hukum atau ada pelanggaran dibalik PPKM itu sendiri. Maka, kita ingin sampaikan itu dalam dialog,” analisis Agus.
Dia menegaskan apabila pemerintahan daerah tidak responsif terhadap kondisi masyarakat, pihaknya bakal menempuh clash action. Melakukan sidang dalam menentukan nasib masyarakat ke depan, yang sudah kehabisan kocek untuk bertahan di situasi sekarang.
“Sebab apa, kita prosedur normatif sudah tempuh, kita ingin buka ruang dialog antara pemerintah dengan rakyat, tapi yang kami terima seperti ini, hanya diterima pejabat yang tidak memiliki kapasitas dalam mengambil kebijakan di satgas,” keluh dia.
Perwakilan FSUI, Lutfi Abdul Aziz mengatakan lantaran yang hadir dalam undangan dialog itu tidak memenuhi quorum, pihaknya meminta penjadwalan ulang.
Sebab, dari sederet pejabat yang mereka undang berdiskusi yang dijadwalkan sejak akhir pekan lalu, hanya diterima perwakilan yang itu pun tidak merepresentasikan pengambil kebijakan.
“Padahal ini penting, urusan hajat hidup masyarakat, kalau tidak ditanggapi, kita akan bertindak. Jadwal ulang 2 kali 24 jam dari sekarang,” tegas Lutfi.
Kategori :